Direktur Eksekutif Human Studies Institute, Rasminto/Ist
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta mengevaluasi anggota Polri yang di BKO kan (bawah kendali operasi) sebagai ajudan maupun pengawal pribadi (Walpri) bagi badan lembaga maupun perseorangan di luar Polri maupun pemerintahan.
Hal ini menyusul peristiwa tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir RA yang di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis (25/4).
"BKO anggota Polri yang melekat sebagai ajudan maupun walpri ini berpotensi adanya konflik kepentingan antara tugas resmi sebagai anggota Polri dan kepentingan pribadi maupun bisnis pengusaha yang dijadikan ajudan," kata Direktur Eksekutif Human Studies Institute, Rasminto kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (30/4).
Rasminto mengungkapkan bahwa penugasan sebagai ajudan/walpri pengusaha bisa mengalihkan fokus anggota Polri dari tugas pokok keamanan dan penegakkan hukum.
"Sehingga ini tentunya memiliki risiko mengenai kredibilitas anggota Polri jika terlihat terlibat secara terlalu dekat dengan individu atau perusahaan tertentu," kata Rasminto.
Menurut Rasminto yang juga akademisi Unisma ini menjelaskan, risiko lainnya dapat berpengaruh pada kesejahteraan psikologis anggota.
"Penugasan di lingkungan luar Polri apalagi dalam lingkungan bisnis bisa menimbulkan tekanan psikologis bagi anggota Polri," kata Rasminto.
Terutama, kata Rasminto, jika terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan kode etik atau hukum dan risiko.
"Yang paling nyata adalah terjadinya kasus bunuh diri Brigadir RA ini yang barangkali berpengaruh pada beban psikologis anggota tersebut," kata Rasminto.
Ia juga menegaskan bahwa BKO Polri ini dapat menimbulkan pengaruh eksternal di institusi Polri.
"Jika memang ada anggota Polri di BKO sebagai ajudan ataupun walpri seorang pengusaha, ini akan berimplikasi adanya potensi kemungkinan bahwa pengusaha tersebut mencoba memanfaatkan hubungan dengan anggota Polri untuk keuntungan pribadi atau bisnisnya," kata Rasminto.
