Berita

Ketua DPP PSI Andre Vincent Wenas/RMOL

Politik

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

MINGGU, 28 APRIL 2024 | 07:41 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Ekonomi Indonesia diperkirakan relatif stabil pasca pilpres dan pileg di kuartal pertama tahun 2024. Walau keramaian tahun politik belum usai menjelang pilkada di kuartal keempat, namun kestabilan ekonomi tetap terjaga.

“Mengacu pada pernyataan Menkeu Sri Mulyani, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,17 persen pada kuartal pertama tahun 2024. Padahal proyeksi yang positif ini dibuat di tengah ketidakpastian global yang meningkat,” kata Ketua DPP PSI Andre Vincent Wenas dalam keterangan persnya, Minggu (28/4).

Ketidakpastian global tersebut antara lain perang Rusia-Ukraina yang belum selesai, ditambah lagi sekarang ketegangan antara Iran-Israel.


Belum lagi soal perdagangan internasional seperti isu Tiktok di Amerika Serikat tentu bakal mewarnai turbulensi global yang mungkin saja bisa terjadi.

Tapi apabila melihat Purchasing Manager Index (PMI) yang meningkat ke level 54,2 pada Maret lalu. Kemudian konsumsi masyarakat yang tercermin pada Indeks Kepercayaan Konsumen (IPK) yang stabil di angka
123,8.

"Kemudian tingkat pengeluaran masyarakat yang diukur lewat Mandiri Spending Index (MSI) yang terjaga di level 46,9, maka secara secara umum faktor konsumen boleh dibilang cukup baik," kata Andre.

Namun perlu diwaspadai peringatan Menkeu Sri Mulyani dimana beberapa faktor juga mengalami koreksi. Baik yang sifatnya koreksi karena musiman seperti Ramadan dan hari raya maupun koreksi yang sifatnya struktural dan jangka panjang.

"Walau di kuartal pertama tahun ini proyeksi kita mirip dengan perkiraan Bloomberg yang 5 persen, atau Nomura yang 5,3% dan proyeksi Goldman Sachs yang di angka 4,9 persen," kata Andre.

PSI juga mencermati APBN 2024 yang walau masih surplus Rp8,1 triliun (setara 0,04 persen terhadap PDB nasional), tapi posisinya menurun dibanding posisi di awal tahun yang surplusnya mencapai Rp22,8 triliun (setara 0,10 persen PDB nasional).

Penurunan surplus itu disebabkan karena realisasi pendapatan negara yang menurun, yaitu sebesar Rp620,01 triliun (setara dengan 22,1 persen dari target APBN). Dimana angka ini lebih rendah 4,1 persen dari posisi
tahun lalu (year on year).

Sementara di sisi realisasi belanja negara telah mencapai Rp611,9 triliun, atau setara 18,4 persen dari APBN. Nilai itu naik 18 persen dari tahun lalu. Penyebabnya belanja-belanja frontloading seperti belanja keperluan pemilu.

“Yang penting kita tetap pada trek yang benar, pertumbuhan ekonomi tetap di kisaran 5 persen, dan situasi politik walau ramai namun berjalan
damai. Kita jaga terus etika politik bangsa tentang persatuan Indonesia, itu yang penting,” pungkas Andre.



Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

13 Langkah Komprehensif Kuatkan Rupiah

Rabu, 03 Juni 2026 | 06:11

Dua Guru Magelang Didakwa Korupsi Modus Pungli Peserta PPG

Rabu, 03 Juni 2026 | 06:00

Bukan Dapur Asal Ngebul

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:26

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

Putusan MK soal Keterwakilan Kuota Perempuan Berikan Keadilan Gender

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:14

Syafrin Liputo Dituntut Bawa Jaksel Lebih Maju, Inklusif, dan Sejahtera

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:01

2.081 Polisi Kawal Ketat Piala AFF U-19 2026

Rabu, 03 Juni 2026 | 04:22

Korban Kebakaran Kemayoran

Rabu, 03 Juni 2026 | 04:19

Multipolaritas Harus Jadi Jalan Kerja Sama, Bukan Konfrontasi

Rabu, 03 Juni 2026 | 04:09

KDM Sikat PKL Usai 30 Tahun Berkuasa di Bandung

Rabu, 03 Juni 2026 | 03:45

Selengkapnya