Berita

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Duta Besar AS untuk Tiongkok Nicholas Burns melihat rekaman selama kunjungan ke toko kaset Li-Pi di Beijing, Tiongkok, 26 April 2024/Net

Global

Blinken: Amerika Tidak Bermaksud Menghambat Tiongkok Lewat Pembatasan Ekspor Chip

SABTU, 27 APRIL 2024 | 10:18 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kontrol ekspor Amerika Serikat (AS) terhadap pengiriman chip komputasi canggih ke Tiongkok tidak dimaksudkan untuk menghambat perekonomian atau perkembangan teknologi negara Asia tersebut.

Begitu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam wawancara dengan National Public Radio, yang dikutip Sabtu (26/4).

Sejak tahun 2022, para pejabat AS telah memberlakukan kontrol besar-besaran terhadap chip komputasi yang dapat diekspor ke Tiongkok, memotong beberapa penjualan dari Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD), dan Intel. Kontrol tersebut mengikuti larangan sebelumnya atas pengiriman chip ke Huawei Technologies.


Namun, Washington telah memberikan lisensi kepada setidaknya dua perusahaan AS,  Intel dan Qualcomm, untuk tetap mengirimkan chip ke Huawei, yang menggunakan chip Intel untuk memberi daya pada model laptop baru.  

Dua anggota parlemen Partai Republik awal pekan ini mengkritik pengecualian untuk Intel, namun dalam wawancara dengan NPR, Blinken menyoroti perangkat tersebut sebagai tanda bahwa AS tidak berusaha untuk membuat Tiongkok tertatih-tatih.

“Saya melihat Huawei baru saja mengeluarkan laptop baru yang dibanggakannya berkemampuan AI, dan menggunakan chip Intel,” kata Blinken kepada pembawa acara NPR Steve Inskeep saat mengunjungi Beijing, seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (27/4).

“Saya pikir ini menunjukkan bahwa apa yang kami fokuskan hanyalah teknologi paling sensitif yang dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan kami. Kami tidak fokus pada pemutusan perdagangan, atau dalam hal ini membendung atau menahan Tiongkok," katanya.

Lisensi Intel dan Qualcomm untuk menjual chip ke Huawei diberikan pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump dan tetap berlaku di bawah Presiden Joe Biden.

Pesaing langsung perusahaan-perusahaan tersebut, AMD dan MediaTek, belum menerima pengecualian serupa, dan baik pemerintahan Trump maupun Biden tidak menjelaskan alasannya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya