Berita

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Duta Besar AS untuk Tiongkok Nicholas Burns melihat rekaman selama kunjungan ke toko kaset Li-Pi di Beijing, Tiongkok, 26 April 2024/Net

Global

Blinken: Amerika Tidak Bermaksud Menghambat Tiongkok Lewat Pembatasan Ekspor Chip

SABTU, 27 APRIL 2024 | 10:18 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kontrol ekspor Amerika Serikat (AS) terhadap pengiriman chip komputasi canggih ke Tiongkok tidak dimaksudkan untuk menghambat perekonomian atau perkembangan teknologi negara Asia tersebut.

Begitu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam wawancara dengan National Public Radio, yang dikutip Sabtu (26/4).

Sejak tahun 2022, para pejabat AS telah memberlakukan kontrol besar-besaran terhadap chip komputasi yang dapat diekspor ke Tiongkok, memotong beberapa penjualan dari Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD), dan Intel. Kontrol tersebut mengikuti larangan sebelumnya atas pengiriman chip ke Huawei Technologies.


Namun, Washington telah memberikan lisensi kepada setidaknya dua perusahaan AS,  Intel dan Qualcomm, untuk tetap mengirimkan chip ke Huawei, yang menggunakan chip Intel untuk memberi daya pada model laptop baru.  

Dua anggota parlemen Partai Republik awal pekan ini mengkritik pengecualian untuk Intel, namun dalam wawancara dengan NPR, Blinken menyoroti perangkat tersebut sebagai tanda bahwa AS tidak berusaha untuk membuat Tiongkok tertatih-tatih.

“Saya melihat Huawei baru saja mengeluarkan laptop baru yang dibanggakannya berkemampuan AI, dan menggunakan chip Intel,” kata Blinken kepada pembawa acara NPR Steve Inskeep saat mengunjungi Beijing, seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (27/4).

“Saya pikir ini menunjukkan bahwa apa yang kami fokuskan hanyalah teknologi paling sensitif yang dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan kami. Kami tidak fokus pada pemutusan perdagangan, atau dalam hal ini membendung atau menahan Tiongkok," katanya.

Lisensi Intel dan Qualcomm untuk menjual chip ke Huawei diberikan pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump dan tetap berlaku di bawah Presiden Joe Biden.

Pesaing langsung perusahaan-perusahaan tersebut, AMD dan MediaTek, belum menerima pengecualian serupa, dan baik pemerintahan Trump maupun Biden tidak menjelaskan alasannya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

UPDATE

Dana Otsus Hasilkan Baliem Global Training Center, Sekolah Berasrama di Jayawijaya

Rabu, 11 November 2026 | 02:00

PPSN 2026 Targetkan Satu Juta Peserta Pilah Sampah dan Pecahkan Rekor MURI

Rabu, 11 November 2026 | 01:40

Hormati Gibran Ingin Fight di PTUN, DPR Tetap Tindaklanjuti Usul Pemakzulan!

Rabu, 11 November 2026 | 01:22

Pahlawan Masa Kini, Sang Penjaga Amanah Publik

Rabu, 11 November 2026 | 01:01

Enam Kepala Daerah PDIP Pamer Capaian Pengelolaan Sampah

Rabu, 11 November 2026 | 00:45

Dua Kementerian Sewa Influencer, KPK Dalami Proyek Rp14,69 Miliar Perusahaan Raffi Ahmad

Rabu, 11 November 2026 | 00:25

Hidayat Nur Wahid Mundur dari Wakil Ketua MPR, Ini Sebabnya

Rabu, 11 November 2026 | 00:04

Isu Pemerasan Kasus Febrie Adriansyah Tidak Terbukti, Begini Kata Pakar

Selasa, 10 November 2026 | 23:46

PDIP: Pengelolaan Sampah harus jadi Gerakan Nyata!

Selasa, 10 November 2026 | 23:18

BNI Perkuat Jaringan Digital Demi Jamin Transaksi Puluhan Juta Nasabah

Selasa, 10 November 2026 | 21:51

Selengkapnya