Berita

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Duta Besar AS untuk Tiongkok Nicholas Burns melihat rekaman selama kunjungan ke toko kaset Li-Pi di Beijing, Tiongkok, 26 April 2024/Net

Dunia

Blinken: Amerika Tidak Bermaksud Menghambat Tiongkok Lewat Pembatasan Ekspor Chip

SABTU, 27 APRIL 2024 | 10:18 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kontrol ekspor Amerika Serikat (AS) terhadap pengiriman chip komputasi canggih ke Tiongkok tidak dimaksudkan untuk menghambat perekonomian atau perkembangan teknologi negara Asia tersebut.

Begitu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam wawancara dengan National Public Radio, yang dikutip Sabtu (26/4).

Sejak tahun 2022, para pejabat AS telah memberlakukan kontrol besar-besaran terhadap chip komputasi yang dapat diekspor ke Tiongkok, memotong beberapa penjualan dari Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD), dan Intel. Kontrol tersebut mengikuti larangan sebelumnya atas pengiriman chip ke Huawei Technologies.


Namun, Washington telah memberikan lisensi kepada setidaknya dua perusahaan AS,  Intel dan Qualcomm, untuk tetap mengirimkan chip ke Huawei, yang menggunakan chip Intel untuk memberi daya pada model laptop baru.  

Dua anggota parlemen Partai Republik awal pekan ini mengkritik pengecualian untuk Intel, namun dalam wawancara dengan NPR, Blinken menyoroti perangkat tersebut sebagai tanda bahwa AS tidak berusaha untuk membuat Tiongkok tertatih-tatih.

“Saya melihat Huawei baru saja mengeluarkan laptop baru yang dibanggakannya berkemampuan AI, dan menggunakan chip Intel,” kata Blinken kepada pembawa acara NPR Steve Inskeep saat mengunjungi Beijing, seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (27/4).

“Saya pikir ini menunjukkan bahwa apa yang kami fokuskan hanyalah teknologi paling sensitif yang dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan kami. Kami tidak fokus pada pemutusan perdagangan, atau dalam hal ini membendung atau menahan Tiongkok," katanya.

Lisensi Intel dan Qualcomm untuk menjual chip ke Huawei diberikan pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump dan tetap berlaku di bawah Presiden Joe Biden.

Pesaing langsung perusahaan-perusahaan tersebut, AMD dan MediaTek, belum menerima pengecualian serupa, dan baik pemerintahan Trump maupun Biden tidak menjelaskan alasannya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Kejagung Periksa PNS Pemprov Banten terkait Korupsi MBG

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:17

Ahli dari Polri Untungkan Febri Adriansyah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:03

Kinerja BUMD DKI Dituntut Lebih Terukur

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:53

Bayar Rp650 Juta tapi Gagal Lolos Kedokteran Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:41

KPK Bongkar Mahar Rp1,12 Miliar di Jalur Mandiri Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:29

Kiai Marsudi Dinilai Mampu Membangun Kemajuan NU Tanpa Kehilangan Jati Diri

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:17

Rektor Unsoed Diduga Terima Gratifikasi Rp680 Juta Lewat Mulyono

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:46

Ahli Praperadilan Febrie Sebut TPPU Perlu Tindak Pidana Asal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:29

Sjafrie Terima Menhan China: Perkuat Kerja Sama Militer

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:16

Mantan Dirdik Jampidsus Jasman Panjaitan Beberkan Kesaksian terkait Febrie

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:05

Selengkapnya