Berita

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Duta Besar AS untuk Tiongkok Nicholas Burns melihat rekaman selama kunjungan ke toko kaset Li-Pi di Beijing, Tiongkok, 26 April 2024/Net

Dunia

Blinken: Amerika Tidak Bermaksud Menghambat Tiongkok Lewat Pembatasan Ekspor Chip

SABTU, 27 APRIL 2024 | 10:18 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kontrol ekspor Amerika Serikat (AS) terhadap pengiriman chip komputasi canggih ke Tiongkok tidak dimaksudkan untuk menghambat perekonomian atau perkembangan teknologi negara Asia tersebut.

Begitu disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam wawancara dengan National Public Radio, yang dikutip Sabtu (26/4).

Sejak tahun 2022, para pejabat AS telah memberlakukan kontrol besar-besaran terhadap chip komputasi yang dapat diekspor ke Tiongkok, memotong beberapa penjualan dari Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD), dan Intel. Kontrol tersebut mengikuti larangan sebelumnya atas pengiriman chip ke Huawei Technologies.


Namun, Washington telah memberikan lisensi kepada setidaknya dua perusahaan AS,  Intel dan Qualcomm, untuk tetap mengirimkan chip ke Huawei, yang menggunakan chip Intel untuk memberi daya pada model laptop baru.  

Dua anggota parlemen Partai Republik awal pekan ini mengkritik pengecualian untuk Intel, namun dalam wawancara dengan NPR, Blinken menyoroti perangkat tersebut sebagai tanda bahwa AS tidak berusaha untuk membuat Tiongkok tertatih-tatih.

“Saya melihat Huawei baru saja mengeluarkan laptop baru yang dibanggakannya berkemampuan AI, dan menggunakan chip Intel,” kata Blinken kepada pembawa acara NPR Steve Inskeep saat mengunjungi Beijing, seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (27/4).

“Saya pikir ini menunjukkan bahwa apa yang kami fokuskan hanyalah teknologi paling sensitif yang dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan kami. Kami tidak fokus pada pemutusan perdagangan, atau dalam hal ini membendung atau menahan Tiongkok," katanya.

Lisensi Intel dan Qualcomm untuk menjual chip ke Huawei diberikan pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump dan tetap berlaku di bawah Presiden Joe Biden.

Pesaing langsung perusahaan-perusahaan tersebut, AMD dan MediaTek, belum menerima pengecualian serupa, dan baik pemerintahan Trump maupun Biden tidak menjelaskan alasannya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya