Berita

Anggota Komisi VI DPR RI fraksi Demokrat Herman Khaeron/Net

Politik

Telkom Diserukan Transparan ke Pelanggan soal Tagihan Telepon Tidur Rp9 Triliun

JUMAT, 26 APRIL 2024 | 13:37 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi VI DPR RI meminta PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) bersikap transparan terkait dengan tagihan layanan telepon tidak bergerak yang jumlahnya mencapai Rp9 triliun.

Pasalnya, sejumlah warganet yang menjadi pelanggan Telkom curiga terhadap pos pendapatan yang diterima PT Telkom dari segmen consumer, khususnya layanan telepon tidak bergerak hingga triliunan rupiah tersebut.

“Telkom Harus lebih transparan kepada pelanggan,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Jumat (26/4).

Menurut politikus senior Partai Demokrat itu, dalam kasus layanan telepon tidak bergerak itu bisa saja terjadi human error di lapangan dan kasuistik.

Namun Herman menegaskan bahwa DPR RI khususnya Komisi VI siap menampung laporan warga jika terjadi lagi hal-hal yang mencurigakan tersebut.

“Kami akan cek kepada Telkom dan silahkan para pelanggan lapor kepada kami jika terjadi hal yang sama,” pungkas Herman.

Sebelumnya, akun X @ethadisaputra, pada Sabtu (20/4) mengunggah cuitan di sosial media itu dengan mengatakan kalau Telkom mendapat ‘gaji buta’ Rp9 triliun.

Dalam unggahannya itu, ET menyertakan unggahan foto tagihan dari Kantor Pos Indonesia. Di situ tercantum biaya tagihan Rp36.186 (Maret 2024) dan Rp49.062 (April 2024) ditambah biaya admin per bulan Rp2.500 masing-masing.

ET heran mengapa tagihan-tagihan itu tetap muncul padahal dia sudah belasan tahun tidak lagi memakai telepon rumah.

"Bahkan saya baru tahu kalau tidak ada dial tone alias rusak, tidak bisa digunakan," cuitnya.

Dia lantas memperkirakan hitungan pemasukan yang didapat Telkom dari 15 juta pelanggan telepon tidak bergerak seperti dirinya dikalikan Rp50 ribu/pelanggan: Rp750 miliar sebulan alias Rp9 triliun per tahun.

“Sebagai gambaran umum, berdasarkan laporan keuangan @TelkomIndonesia tahun 2022, pendapatan Telkom dari layanan Fixed Line (termasuk PSTN, @IndiHome) secara nasional mencapai Rp 22,8 triliun. Artinya Abonemen dari Telpon tidur itu hampir setengah pendapatan. Ya masuk akal kalau kemudian ingin ditutup2i. Iya ga si?" tambahnya menegaskan.

Sementara itu, VP Corporate Communication Telkom, Andri Herawan Sasoko menjelaskan bahwa biaya bulanan yang dikenakan kepada pelanggan selama ini selalu mengacu pada kontrak saat awal berlangganan.

“Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku berdasarkan jenis paket layanan yang dipilih oleh pelanggan, dimana setiap pelanggan telepon fixed selalu terdapat komponen biaya abonemen dan biaya penggunaan,” kata Andri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (25/4).

Andri menambahkan, Telkom senantiasa bersedia untuk memberikan solusi terbaik bagi kebutuhan pelanggan yang memiliki keluhan terkait layanan komunikasi berupa fixed maupun mobile broadband.

Melalui, GraPARI Telkomsel terdekat ataupun melalui web www.telkomsel.com, facebook.com/Telkomsel, Twitter @telkomsel, Instagram @telkomsel dan asisten virtual Veronika di aplikasi MyTelkomsel atau call center 188.

Kata Andri, pendapatan Telkom dari bisnis fixed line (telepon tetap) maupun broadband tidak semata-mata hanya melalui biaya bulanan, melainkan dari total penggunaan data internet oleh pelanggan dan penggunaan layanan lainnya.

“Pendapatan tersebut sudah melalui proses audit oleh lembaga audit dan instansi yang berwenang sehingga dapat dipastikan sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Andri.

Lebih lanjut Andri mengatakan, sebagai BUMN yang dual listing di BEI dan NYSE, TelkomGroup memastikan operasionaliasi bisnis dilakukan dengan mematuhi etika bisnis, compliance dan tata kelola perusahaan sesuai peraturan yang berlaku.


Populer

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

Pilkada Jateng dan Sumut Memanas Buntut Perseteruan PDIP Vs Jokowi

Minggu, 03 November 2024 | 13:16

Ketum PITI Sayangkan Haikal Hasan Bikin Gaduh soal Kewajiban Sertifikasi Halal

Kamis, 31 Oktober 2024 | 20:01

Inilah Susunan Dewan Komisaris IPC TPK Baru

Jumat, 01 November 2024 | 01:59

Komandan IRGC: Serangan Balasan Iran Melampaui Ekspektasi Israel

Jumat, 01 November 2024 | 12:04

"Geng Judol" di Komdigi Jadi Gunjingan sejak Bapak itu Jabat Menteri

Rabu, 06 November 2024 | 07:53

Hizbullah Bombardir Pangkalan Militer Israel Pakai Rudal, Sirine Berdengung Kencang

Sabtu, 02 November 2024 | 18:04

UPDATE

Geledah Kantor Setda Papua, KPK Amankan Bukti Dokumen dan Barang Elektronik

Jumat, 08 November 2024 | 21:48

Satu Keluarga Meninggal Akibat Kebakaran Rumah di Jakarta Utara

Jumat, 08 November 2024 | 21:35

Komisi V Usul Ada Area Khusus Jamaah Haji dan Umroh di Bandara Soetta

Jumat, 08 November 2024 | 21:21

Dikunjungi Nusron, Polri Siap Sikat Mafia Tanah

Jumat, 08 November 2024 | 20:46

Ketum AMPI: Pinjol Masih Menjadi Pelarian Masyarakat

Jumat, 08 November 2024 | 20:34

Rumput GBK Siap Sambut Selebrasi ‘Knee Slide’ Thom Haye

Jumat, 08 November 2024 | 20:31

Buat Banyak Gebrakan Positif, Kabinet Merah Putih Patut Diacungi Jempol

Jumat, 08 November 2024 | 20:17

Lawatan Presiden Prabowo Bukti Dunia Internasional Menunggu Peran Indonesia

Jumat, 08 November 2024 | 20:09

Kementerian Keuangan Kantongi Rp1.517,5 Triliun Penerimaan Pajak Oktober 2024

Jumat, 08 November 2024 | 19:47

Tukang Pijat jadi Tersangka Karena Tambal Rumah Bocor Pakai Baliho Paslon Bupati

Jumat, 08 November 2024 | 19:02

Selengkapnya