KI DKI: Transparansi Pilkada Jakarta Hasilkan Pemimpin Berintegritas

KPU dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dinilai telah melaksanakan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

Demikian dikatakan Ketua Informasi Publik (KI)  DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat dalam kegiatan Sosialisasi Tahapan dan Dukungan Stakeholder pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 di The Hermitage, A tribute Portofolio Hotel, Kamis (25/4).

"KPU dan Bawaslu DKI Jakarta sebagai badan publik telah melakukan transparansi keterbukaan informasi yang dibuktikan dengan predikat Informatif. Sehingga, menjadikan kepercayaan publik terkait Pilkada Serentak 2024," kata Harry dalam keterangannya, Jumat (26/4).

Selanjutnya, menurut Harry, peran keterbukaan informasi yang demokratis untuk seluruh tahapan sangat penting. Karena proses ini akan menentukan hasil pemimpin DKI Jakarta ke depan.

“Kemudian ada masukan partisipasi publik ini jangan sampai hanya di permukaan. Artinya, harus sampai ke level forum RT/RW sebagai agen sosialisasi dan menjadikan pilkada ini betul-betul menjadi pesta rakyat,” kata Harry.

Harry juga berharap Pilkada Jakarta 2024 menjadi ruang terang. Artinya semua informasi publik hasil pemilu terbuka dan yang terutama pasca dari TPS ke semua tahapan sampai penetapan bisa diakses publik.

"Harapannya semua proses pilkada yang demokratis dan melibatkan partisipasi publik secara masif akan menghasilkan pemimpin Jakarta yang demokratis dan berintegritas," demikian Harry.