Masyarakat diminta melaporkan keluhan mereka ke DPR jika tidak digubris PT Telkom terkait tagihan telepon tidur.
Penegasan itu disampaikan anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron, saat ditanya polemik telepon tidur yang meresahkan masyarakat.
Legislator dari Fraksi Demokrat itu memastikan akan menindaklanjuti keluhan masyarakat itu.
"Silahkan lapor ke kami, pasti ditindaklanjuti," tegas Herman Khaeron kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (26/4).
Diberitakan sebelumnya, pelanggan mencurigai kejanggalan pada pos pendapatan yang diterima PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) dari segmen consumer, khususnya layanan telepon tidak bergerak.
"Telkom dapat 'gaji buta' 9 T (Rp9 triliun) per tahun? Omon-omon masalah @TelkomIndonesia ni ya," cuit pemilik akun X @ethadisaputra pada Sabtu (20/4).
ET, yang dalam bio mencantumkan keterangan salah satunya sebagai advokat, itu menyertakan unggahan foto tagihan dari Kantor Pos Indonesia.
Di situ tercantum biaya tagihan Rp36.186 (Maret 2024) dan Rp49.062 (April 2024) ditambah biaya admin per bulan Rp2.500 masing-masing.
ET heran, mengapa tagihan-tagihan itu tetap muncul padahal dia sudah belasan tahun tidak lagi memakai telepon rumah.
"Bahkan saya baru tahu kalau tidak ada dial tone alias rusak, tidak bisa digunakan," cuitnya.
Dia memperkirakan hitungan pemasukan yang didapat Telkom dari 15 juta pelanggan telepon tidak bergerak seperti dirinya dikalikan Rp50 ribu/pelanggan sama dengan Rp750 miliar sebulan, alias Rp9 triliun per tahun.
"Sebagai gambaran umum, berdasarkan laporan keuangan @TelkomIndonesia tahun 2022, pendapatan Telkom dari layanan Fixed Line (termasuk PSTN, @IndiHome) secara nasional mencapai Rp 22,8 triliun. Artinya Abonemen dari Telepon tidur itu hampir setengah pendapatan. Ya masuk akal kalau kemudian ingin ditutup2i. Iya ga si?" tambahnya.
