Berita

Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut KKP Firdaus Agung dalam forum Our Ocean Conference (OOC) ke-9 yang diselenggarakan di Athena, Yunani/Ist

Bisnis

KKP Galang Dukungan Internasional Perluas Kawasan Konservasi Laut

KAMIS, 25 APRIL 2024 | 06:43 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggalang dukungan internasional untuk mewujudkan perluasan kawasan konservasi laut seluas 97,5 juta hektare (ha) atau setara 30 persen luas laut perairan Indonesia pada tahun 2045.

Perluasan kawasan konservasi penting dilakukan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem laut dan menjaga kelangsungan hidup masyarakat pesisir.

Hal itu disampaikan Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut KKP Firdaus Agung saat menghadiri Our Ocean Conference (OOC) ke-9 yang diselenggarakan di Athena, Yunani, beberapa waktu lalu.


“Pencapaian luas 30 persen kawasan konservasi pada tahun 2045 secara potensial akan melindungi ekosistem laut seluas 58 ribu ha padang lamun, 211 ribu ha mangrove, 1,2 juta ha terumbu karang, 30 persen spawning area dan  menyimpan karbon 188 juta tCO2eq serta melindungi aset sumber daya laut sebesar USD 22 miliar/tahun,” ungkap Firdaus dalam keterangannya yang diterima redaksi, Rabu malam (24/4).

Dalam Side Event OOC dan Dinner Reception, Firdaus menyuarakan target penambahan luas kawasan konservasi 97,5 juta ha atau 30 persen luas perairan Indonesia pada tahun 2045 dengan memperluas kawasan konservasi eksisting, membentuk kawasan konservasi baru serta peluang untuk membentuk Large-Scale Marine Protected Areas (LSMPAs).

Our Ocean Conference (OOC) sendiri merupakan forum global untuk menyelaraskan agenda kerja sama kelautan melalui peluang dan mobilisasi sumber daya manusia, pendanaan, kompetensi dan lainnya, pencapaian kesehatan laut yang positif dan komitmen terhadap isu-isu penting kelautan.

Sebelumnya, Indonesia pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan OOC ke-5 tahun 2018 di Bali. Dalam OOC ke-9, pembahasan/diskusi fokus pada 6 area bidang aksi utama, yaitu: climate change, biodiversity loss/marine protected areas, sustainable fisheries, sustainable blue economy, marine security dan marine pollution.

Firdaus juga menyampaikan, ekosistem laut sangat penting dalam mendukung mata pencaharian lokal dan perekonomian nasional yang kuat, khususnya sektor perikanan dan pariwisata.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia antara lain kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim, penangkapan ikan berlebihan, pembangunan pesisir dan pencemaran laut yang mengancam keanekaragaman hayati dan ekosistem laut, serta membahayakan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sejak tahun 2017, Indonesia telah menyampaikan 60 komitmen dengan status 51 komitmen telah selesai 100 persen dan 9 sisanya sedang dalam tahap penyelesaian. Dalam OOC ke-9 ini, Indonesia mendeklarasikan 7 komitmen baru, dimana 6 komitmen diusulkan oleh KKP dan 1 komitmen oleh Bappenas.

Di tahun 2024, Indonesia akan melakukan penilaian cepat pada karbon biru padang lamun di 20 kawasan konservasi dalam inisiasi pembentukan jaringan dan database Blue Carbon serta merumuskan kebijakan dan pedoman tata kelola karbon biru. Indonesia akan melanjutkan program “Bulan Cinta Laut” dengan target kenaikan lebih dari 10 persen dari sampah yang dikumpulkan pada tahun 2023.

Melalui strategi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pusat ekonomi baru berbasis pengelolaan kawasan konservasi perairan untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Kemenkum Tegas Pertahankan Pembatalan Status Badan Hukum PLK

Selasa, 01 September 2026 | 16:28

Rebranding Dukcapil di Tarakan Tembus 1.387 Layanan Adminduk

Selasa, 01 September 2026 | 16:22

WNI Jadi Tentara Rusia Gegara Diiming-imingi Gaji Besar

Selasa, 01 September 2026 | 16:11

Pengamat Wanti-wanti BLU Batu Bara: Efisien Boleh, Pembangkit Jangan Terganggu

Selasa, 01 September 2026 | 15:53

UBakrie's Week 2026 Persiapkan 1.147 Mahasiswa Baru untuk Dunia Kampus dan Industri

Selasa, 01 September 2026 | 15:41

Bukan Cuma Cari Juara, Kemenag Bidik Kader Ulama dari MTQN XXXI

Selasa, 01 September 2026 | 15:39

DPR: Usut Tuntas Kematian Warga Pejompongan Korban Kerusuhan Demo

Selasa, 01 September 2026 | 15:34

Destry Resmi Pimpin BI, Perry Titip Pesan di Tengah Gejolak Global

Selasa, 01 September 2026 | 15:30

BNI Tawarkan Sukuk Ritel SR025 Lewat wondr, Imbal Hasil hingga 6,9 Persen

Selasa, 01 September 2026 | 15:25

Bawa Program "Klasterku Hidupku", BRI Ajak Pengusaha Ikan Kering Sorong Naik Kelas

Selasa, 01 September 2026 | 15:24

Selengkapnya