Berita

Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu langsung dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan pengurus lainnya di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Rabu (24/4)/Ist

Politik

Amankan Posisi Ketum PKB, Cak Imin Harus Merapat ke Prabowo-Gibran

RABU, 24 APRIL 2024 | 23:20 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nampaknya akan bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Apalagi, presiden terpilih Prabowo Subianto telah bertemu langsung dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan pengurus lainnya di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Rabu (24/4).

Bila ini terjadi, maka antara Prabowo dan Cak Imin akan sama-sama mendapat nilai positif. Kira-kira begitu pandangan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago dalam menyikapi pertemuan tadi siang.


"Cak Imin harus ke Prabowo-Gibran jika kursi ketua umum aman. Karena proses politik Cak Imin selama di pemerintahan, dan jabatan ketua umum juga didapatkan pada ranah itu," kata Arifki kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (13/3)

"Sedangkan soal kursi, tentu ada deal-dealnya. Karena Prabowo juga butuh  dukungan di parlemen," sambung Arifki.

Bukan tidak mungkin, Arifki menilai akan ada pertemuan lanjutan dari Prabowo dan Cak Imin dalam waktu dekat.

Di sisi lain, Prabowo juga menyambut baik undangan dari PKB pada hari ini.

"Saya sangat berterima kasih diundang ke sini. Tadi saya menerima penyampaian pernyataan bahwa PKB ingin terus bekerja sama dengan Gerindra, dengan Prabowo untuk mengabdi demi kepentingan rakyat kita semuanya," ucap Prabowo usai bertemu elite PKB selama hampir dua jam.

Meski tak gamblang menyebut peluang koalisi, namun Prabowo tidak menutup pintu kerja sama dengan partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Pun demikian dengan PKB yang merupakan partai pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya