Berita

Juru bicara Kantor Urusan Taiwan Dewan Negara China, Zhu Fenglian/Net

Dunia

China Minta AS Hapus Taiwan dari Daftar Penerima Bantuan Militer

RABU, 24 APRIL 2024 | 16:51 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Rancangan undang-undang yang mengatur paket bantuan militer Amerika Serikat bernilai miliaran dolar untuk negara sekutunya, mendapat penentangan keras dari China.

Juru bicara Kantor Urusan Taiwan Dewan Negara China, Zhu Fenglian mendesak AS agar mengeluarkan Taiwan dari daftar negara penerima bantuan keamanan yang totalnya mencapai 95 miliar dolar AS (Rp1.535 triliun).

"Kami dengan tegas menentang dimasukkannya konten terkait Taiwan ke dalam rancangan undang-undang Kongres AS,” ujar Zhu dalam konferensi pers di hadapan wartawan China, seperti dimuat Bloomberg pada Rabu (24/4).


Menurut penuturan Zu, memberi bantuan militer pada Taiwan akan memicu kesalahpahaman. Untuk itu AS diminta tetap pada komitmennya untuk mendukung kebijakan One China Policy.

"Kami mendesak pihak AS untuk memenuhi komitmennya untuk tidak mendukung kemerdekaan Taiwan dengan tindakan nyata dan berhenti mempersenjatai Taiwan dengan cara apapun," tegasnya.

Pernyataan Zu muncul beberapa jam setelah Senat AS mengesahkan RUU yang mengatur bantuan keamanan untuk tiga sekutu yakni Ukraina, Israel dan Taiwan.

Dalam RUU yang disepakati, Ukraina memperoleh porsi paling banyak yakni 60,84 miliar dolar AS (Rp986 triliun).

Kemudian 26 miliar dolar AS (Rp421 triliun) untuk Israel dan 8,12 miliar dolar AS (Rp131 triliun) untuk untuk Indo-Pasifik, termasuk Taiwan.

Sisanya yakni 9,1 miliar dolar AS (Rp147 triliun) akan digunakan untuk kebutuhan kemanusiaan dan 23 miliar dolar AS (Rp373 triliun) untuk persediaan senjata Washington.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya