Berita

Juru bicara Kantor Urusan Taiwan Dewan Negara China, Zhu Fenglian/Net

Dunia

China Minta AS Hapus Taiwan dari Daftar Penerima Bantuan Militer

RABU, 24 APRIL 2024 | 16:51 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Rancangan undang-undang yang mengatur paket bantuan militer Amerika Serikat bernilai miliaran dolar untuk negara sekutunya, mendapat penentangan keras dari China.

Juru bicara Kantor Urusan Taiwan Dewan Negara China, Zhu Fenglian mendesak AS agar mengeluarkan Taiwan dari daftar negara penerima bantuan keamanan yang totalnya mencapai 95 miliar dolar AS (Rp1.535 triliun).

"Kami dengan tegas menentang dimasukkannya konten terkait Taiwan ke dalam rancangan undang-undang Kongres AS,” ujar Zhu dalam konferensi pers di hadapan wartawan China, seperti dimuat Bloomberg pada Rabu (24/4).


Menurut penuturan Zu, memberi bantuan militer pada Taiwan akan memicu kesalahpahaman. Untuk itu AS diminta tetap pada komitmennya untuk mendukung kebijakan One China Policy.

"Kami mendesak pihak AS untuk memenuhi komitmennya untuk tidak mendukung kemerdekaan Taiwan dengan tindakan nyata dan berhenti mempersenjatai Taiwan dengan cara apapun," tegasnya.

Pernyataan Zu muncul beberapa jam setelah Senat AS mengesahkan RUU yang mengatur bantuan keamanan untuk tiga sekutu yakni Ukraina, Israel dan Taiwan.

Dalam RUU yang disepakati, Ukraina memperoleh porsi paling banyak yakni 60,84 miliar dolar AS (Rp986 triliun).

Kemudian 26 miliar dolar AS (Rp421 triliun) untuk Israel dan 8,12 miliar dolar AS (Rp131 triliun) untuk untuk Indo-Pasifik, termasuk Taiwan.

Sisanya yakni 9,1 miliar dolar AS (Rp147 triliun) akan digunakan untuk kebutuhan kemanusiaan dan 23 miliar dolar AS (Rp373 triliun) untuk persediaan senjata Washington.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya