Berita

Juru bicara Kantor Urusan Taiwan Dewan Negara China, Zhu Fenglian/Net

Dunia

China Minta AS Hapus Taiwan dari Daftar Penerima Bantuan Militer

RABU, 24 APRIL 2024 | 16:51 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Rancangan undang-undang yang mengatur paket bantuan militer Amerika Serikat bernilai miliaran dolar untuk negara sekutunya, mendapat penentangan keras dari China.

Juru bicara Kantor Urusan Taiwan Dewan Negara China, Zhu Fenglian mendesak AS agar mengeluarkan Taiwan dari daftar negara penerima bantuan keamanan yang totalnya mencapai 95 miliar dolar AS (Rp1.535 triliun).

"Kami dengan tegas menentang dimasukkannya konten terkait Taiwan ke dalam rancangan undang-undang Kongres AS,” ujar Zhu dalam konferensi pers di hadapan wartawan China, seperti dimuat Bloomberg pada Rabu (24/4).


Menurut penuturan Zu, memberi bantuan militer pada Taiwan akan memicu kesalahpahaman. Untuk itu AS diminta tetap pada komitmennya untuk mendukung kebijakan One China Policy.

"Kami mendesak pihak AS untuk memenuhi komitmennya untuk tidak mendukung kemerdekaan Taiwan dengan tindakan nyata dan berhenti mempersenjatai Taiwan dengan cara apapun," tegasnya.

Pernyataan Zu muncul beberapa jam setelah Senat AS mengesahkan RUU yang mengatur bantuan keamanan untuk tiga sekutu yakni Ukraina, Israel dan Taiwan.

Dalam RUU yang disepakati, Ukraina memperoleh porsi paling banyak yakni 60,84 miliar dolar AS (Rp986 triliun).

Kemudian 26 miliar dolar AS (Rp421 triliun) untuk Israel dan 8,12 miliar dolar AS (Rp131 triliun) untuk untuk Indo-Pasifik, termasuk Taiwan.

Sisanya yakni 9,1 miliar dolar AS (Rp147 triliun) akan digunakan untuk kebutuhan kemanusiaan dan 23 miliar dolar AS (Rp373 triliun) untuk persediaan senjata Washington.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Komisi XIII DPR Segera Panggil Pejabat Terkait soal Fasilitas Mewah Lapas Cibinong

Kamis, 24 September 2026 | 14:25

Ajukan Kasasi, Nadiem Tak Akan Menerima Hasil Apapun di Luar Bebas

Kamis, 24 September 2026 | 14:25

Respons Demo Buruh, Dasco: RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Rampung Oktober 2026

Kamis, 24 September 2026 | 14:15

PAN: Ambang Batas Parlemen Perlu Hati-hati, Jangan Lebih dari 4 Persen

Kamis, 24 September 2026 | 14:03

Usai Antar Giuseppe Garibaldi, Perwakilan Angkatan Laut Italia Temui Prabowo

Kamis, 24 September 2026 | 14:03

Dasco Pastikan DPR Dalami Temuan Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong

Kamis, 24 September 2026 | 13:58

MGLV Kantongi Fasilitas BNI, Ekspansi Data Center Jababeka dan Batang Digenjot

Kamis, 24 September 2026 | 13:51

Demo Buruh di Depan UOB Plaza: Jalur Utama Jakarta Pusat Dialihkan!

Kamis, 24 September 2026 | 13:40

Hakim Banding Pangkas Vonis Nadiem

Kamis, 24 September 2026 | 13:39

UU Pengaturan Reforma Agraria jadi Kado Manis Petani untuk Berdaulat

Kamis, 24 September 2026 | 13:32

Selengkapnya