Berita

Dosen geografi politik Unisma dan Direktur Eksekutif Human Studies Institute, Rasminto/Ist

Politik

Putusan MK Bawa Kesejukan Mayoritas Rakyat Indonesia

SELASA, 23 APRIL 2024 | 09:36 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh permohonan Capres-Cawapres Nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan Capres-Cawapres Nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD dianggap membawa kesejukan bagi mayoritas rakyat Indonesia yang berharap ada kepastian hukum tentang politik nasional.

Begitu yang disampaikan dosen geografi politik Unisma dan Direktur Eksekutif Human Studies Institute, Rasminto yang mengapresiasi MK karena menolak keseluruhan permohonan tim hukum paslon 1 dan 3.

"Permohonan tim hukum 1 dan 3 sangat jelas absurd, sebab dari fakta-fakta persidangan maupun dalil hukumnya tidak merujuk pada kewenangan MK yang mengadili persoalan perselisihan suara pemilu," kata Rasminto dalam keterangan yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (23/4).


Karena, menurut Rasminto, persoalan dan sengketa pemilu harus merujuk pada UU 7/2017 tentang Pemilu, di mana lokus kewenangannya ada di Bawaslu. Sehingga, jika MK memaksakan, sama saja melampaui kewenangannya.

"Dengan putusan menolak seluruh permohonan Paslon 1 dan 3 berarti putusan MK ini sudah on the track," tutur Rasminto.

Terkait disenting opinion yang disampaikan Hakim MK Saldi Isra dianggap sah-sah saja. Namun, jika lembaga MK mau mengadili dan memutus sengketa pemilu, maka harus diamandemen terlebih dahulu UU MK.

"Keputusan MK ini membawa kesejukan bagi mayoritas masyarakat Indonesia, karena sangat berharap ada kepastian hukum tentang politik nasional," terang Rasminto.

Terlebih lagi, kata Rasminto, saat ini Indonesia juga sedang menghadapi efek gejolak global yang kian memanas pasca meningkatnya eskalasi konflik Timur Tengah antara Iran kontra Israel dengan ditandai nilai tukar dolar tembus lebih dari Rp16.220, yang akan berpengaruh pada beban APBN 2024 dengan proyeksi nilai tukar dolar AS Rp15-ribuan.

"Berharap seluruh rakyat Indonesia khususnya para elite sadar bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan (Vox Populi Vox Dei), mohon hal ini harus disadari sebagai bentuk menghormati demokratisasi di Indonesia," kata Rasminto.

"Semoga proses MK ini dapat mendewasakan kita semua, dan tentunya proses pemilu tidak ada yang memuaskan bagi siapapun, apalagi di pihak yang kalah. Bagi pihak yang menang juga agar tidak jumawa dan dapat merangkul semua elemen demi kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia," pungkasnya.



Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya