Berita

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin malam (22/4)/RMOL

Politik

Rakernas IV PDIP Akan Putuskan Koalisi atau Oposisi

SELASA, 23 APRIL 2024 | 01:43 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan memutuskan sikap politik untuk berada di dalam atau luar pemerintahan di forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV pada 24-26 Mei 2024.

Hal itu diungkapkan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah kepada wartawan di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin malam (22/4).

Basarah menuturkan, dalam forum Rakernas PDIP nanti akan dibahas rencana strategis PDIP bersama segenap struktur partai baik DPC maupun DPD. Dari hasil musyawarah itu nantinya akan memberikan usulan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selaku pemegang hak prerogatif.


“Kemudian di sanalah PDIP akan menentukan sikap politiknya. Akan berada di dalam atau di luar pemerintahan,” kata Basarah.

Namun demikian, kata Basarah, sepanjang sejarah perjuangan politik PDIP sejak pra kemerdekaan (Partai Nasional Indonesia atau PNI) hingga saat ini, sudah terbiasa dengan segala cuaca politik di Tanah Air.

“Kita pernah di zaman kolonialisme dulu ketika Bung Karno mendirikan PNI 4 Juli 1927 dalam masa hegemoni kolonialisme itu kita kemudian mampu survive dan mengantarkan Indonesia merdeka bersama parpol-parpol lain. Lalu di era Orde Baru kita mengalami intimidasi politik yang sangat luar biasa tapi kemudian kita berhasil survive dan di 1999 kita menang pemilu,” tuturnya.

Tak hanya itu, Wakil Ketua MPR ini juga menyebut bahwa PDIP pernah berada di luar pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama dua periode atau 10 tahun, hingga kembali berada di dalam pemerintahan era Jokowi.

“Jadi, apapun keputusan Ibu Mega kelak maka seluruh kader PDIP akan siap berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Karena kita dilatih, kita dididik sebagai seorang kader yang harus mampu hidup dalam segala cuaca dan dinamika politik nasional,” pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya