Berita

Politikus senior PKS Hidayat Nur Wahid/Net

Dunia

Palestina Gagal Diakui sebagai Negara

HNW: Perdamaian Makin Jauh, Israel Leluasa Lanjutkan Genosida

SABTU, 20 APRIL 2024 | 06:59 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) kembali gagal mencapai konsensus untuk menjadikan Palestina sebagai anggota penuh di organisasi tersebut.

Adanya veto Amerika Serikat (AS) untuk kesekian kalinya menghambat cita-cita Palestina menjadi negara yang diakui. Hal ini mendapat respons yang besar dari dalam negeri Indonesia.

Politikus senior PKS Hidayat Nur Wahid angkat bicara menyoroti kegagalan konsensus di DK PBB tersebut.


“PBB sbg organisasi negara yg demokratis, mestinya meniadakan hak veto yg tak demokratis & otoriter,” kata HNW akrab disapa dalam akun media X pribadinya, Jumat (19/4).

Wakil Ketua MPR itu menyebut hegemoni dan sikap otoriter AS telah mematahkan dukungan negara-negara lain terhadap Palestina di DK PBB.
 
AS sendirian dg vetonya dapat gagalkan resolusi yg didukung olh 12 negara di DK PBB, Palestinapun gagal jadi anggota penuh PBB. Perdamaian makin jauh, Israel leluasa lanjutkan genosida,” pungkas HNW.

Kementerian Luar Negeri RI dalam unggahan di X pada Jumat (19/3) juga menyesalkan dengan adanya veto AS di DK PBB.

"Indonesia sangat menyesalkan kegagalan DK PBB untuk kesekian kalinya dalam mengesahkan resolusi mengenai keanggotaan penuh Palestina di PBB, dikarenakan veto oleh salah satu Anggota Tetap DK PBB," bunyi pernyataan Kemenlu.

Indonesia menilai veto AS terhadap aksesi keanggotaan Palestina menghambat upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah.

"Veto ini sekali lagi mengkhianati aspirasi bersama untuk menciptakan perdamaian jangka panjang di Timur Tengah," tegasnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Misteri Listrik Kejagung Padam di Tengah Pemeriksaan Febrie Adriansyah, Mobil Tahanan Bersiaga

Jumat, 24 Juli 2026 | 22:06

Prabowo Perlu Tiru Trik Cerdas Mahathir Hadapi Krisis

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:52

Indonesia Putar Haluan dari AS dan Bidik Pasar Ekspor Baru

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:38

Mentan Ngamuk, Minta Polisi Sikat Tujuh Perusahaan Culas Penolak Tebu Petani

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:29

100 Tahun Rarud Batur: Ketika Lava Tak Mampu Menghapus Peradaban

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:19

DPR Desak Operator Seluler Patuhi Putusan MK soal Kuota Internet Hangus

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:16

KUII VIII Jadi Momentum Bersejarah, Wantim MUI Ajak Umat Perkuat Peran Menuju Indonesia Emas 2045

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:13

Pemprov DKI Gelontorkan Rp249 Miliar untuk Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:01

PIKI Gelar Seminar Nasional di Tentena, Dorong Reformulasi Tata Kelola Dana Bagi Hasil Pertambangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:52

PPP Banten Bergejolak, dari Gugatan ke Pengadilan hingga Saling Somasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:51

Selengkapnya