Berita

Politikus senior PKS Hidayat Nur Wahid/Net

Dunia

Palestina Gagal Diakui sebagai Negara

HNW: Perdamaian Makin Jauh, Israel Leluasa Lanjutkan Genosida

SABTU, 20 APRIL 2024 | 06:59 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) kembali gagal mencapai konsensus untuk menjadikan Palestina sebagai anggota penuh di organisasi tersebut.

Adanya veto Amerika Serikat (AS) untuk kesekian kalinya menghambat cita-cita Palestina menjadi negara yang diakui. Hal ini mendapat respons yang besar dari dalam negeri Indonesia.

Politikus senior PKS Hidayat Nur Wahid angkat bicara menyoroti kegagalan konsensus di DK PBB tersebut.


“PBB sbg organisasi negara yg demokratis, mestinya meniadakan hak veto yg tak demokratis & otoriter,” kata HNW akrab disapa dalam akun media X pribadinya, Jumat (19/4).

Wakil Ketua MPR itu menyebut hegemoni dan sikap otoriter AS telah mematahkan dukungan negara-negara lain terhadap Palestina di DK PBB.
 
AS sendirian dg vetonya dapat gagalkan resolusi yg didukung olh 12 negara di DK PBB, Palestinapun gagal jadi anggota penuh PBB. Perdamaian makin jauh, Israel leluasa lanjutkan genosida,” pungkas HNW.

Kementerian Luar Negeri RI dalam unggahan di X pada Jumat (19/3) juga menyesalkan dengan adanya veto AS di DK PBB.

"Indonesia sangat menyesalkan kegagalan DK PBB untuk kesekian kalinya dalam mengesahkan resolusi mengenai keanggotaan penuh Palestina di PBB, dikarenakan veto oleh salah satu Anggota Tetap DK PBB," bunyi pernyataan Kemenlu.

Indonesia menilai veto AS terhadap aksesi keanggotaan Palestina menghambat upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah.

"Veto ini sekali lagi mengkhianati aspirasi bersama untuk menciptakan perdamaian jangka panjang di Timur Tengah," tegasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya