Di Kantor ICC Paris, Anindya Bakrie: Fundamental Ekonomi RI Kuat Hadapi Krisis

Kondisi fundamental perekonomian Indonesia cukup kuat menghadapi ancaman dampak krisis di Timur Tengah. Kondisi ekonomi makro Indonesia memiliki daya tahan dalam menghadapi ancaman krisis, baik yang disebabkan eskalasi geopolitik maupun geoekonomi global.

Begitu ditegaskan Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie saat bertemu Sekretaris Jenderal Kadin Internasional (International Chamber of Commerce/ICC), John Denton, di Kantor Pusat ICC, Paris, Prancis, Rabu (17/4).

"Saya menyampaikan optimisme bahwa fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat menghadapi tekanan, seperti tekanan yang dialami nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS pekan ini," ujar Anindya, dalam keterangan tertulis, Kamis (18/4).

Dipaparkan Anindya, sejumlah indikator yang menunjukkan kekuatan ekonomi makro, antara lain Indonesia masih mampu mencatat pertumbuhan di atas 5 persen.

"Ketika ekonomi global hanya tumbuh rata-rata 2 persen, kita dan segelintir negara, seperti India dan Tiongkok, yang mampu tumbuh di atas 5 persen," ujarnya.

Indikator lainnya adalah laju inflasi yang terkendali, jauh di bawah negara maju anggota OECD lainnya. Laju inflasi Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret lalu sebesar 3,05 persen secara tahunan.

Mengenai penurunan nilai tukar Rupiah yang menembus level psikologis Rp16.000 per Dolar AS, menurut Anindya, bukan yang pertama kali terjadi.

Sebelumnya, pada April 2020, kurs Rupiah juga pernah bernasib sama. Pelemahan nilai tukar tidak hanya dialami Rupiah, tetapi juga mata uang regional lainnya.

"Ini disebabkan oleh ketidakpastian kondisi geopolitik akibat memanasnya Timur Tengah. Belum lagi perang dagang yang meruncing antara AS dan China," jelasnya.

Anindya menegaskan, pemerintah dan Bank Indonesia sudah memiliki pengalaman menghadapi situasi tekanan seperti yang terjadi saat ini.

"Yang terpenting, komunikasi dengan dunia usaha terus dijaga, agar dapat diambil kebijakan yang tepat sasaran," pungkasnya.