Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Pelaku Usaha Infrastruktur Perlu Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

RABU, 17 APRIL 2024 | 14:07 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pelaku usaha maupun investor di bidang infrastruktur perlu mengambil sejumlah langkah saat melaksanakan proyek infrastruktur secara rasional.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menyarankan langkah tersebut harus mengutamakan keselamatan dan keamanan.

Dia juga mengatakan bahwa pelaku usaha dan investor perlu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan dampak dari konflik Israel-Iran dengan melakukan hedging. Jadi ketika pelaku usaha atau investor melaksanakan proyek infrastruktur sudah dilindungi dari risiko-risiko seperti fluktuasi nilai tukar Rupiah.


"Dengan melakukan hedging, walaupun nanti dari harga impornya mengalami kenaikan akibat nilai tukar mata uang, maka pelaku usaha sudah ada jaminan kontrak di awal bahwa harga mereka yang terima tidak terpengaruh oleh risiko kenaikan nilai tukar mata uang," kata Eko dalam keterangan yang dikutip Rabu (17/4).

Ia  menilai bahwa dampak konflik Iran-Israel terhadap infrastruktur risiko utamanya pada overhead, karena ketika konflik ini terjadi dampak langsungnya itu adalah sektor keuangan bergejolak, terutama nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar AS.

"Kalau nilai tukar rupiah semakin melemah terhadap dolar AS tentu ketika para pemilik proyek saat melakukan pembangunan infrastruktur menggunakan asumsi kurs Rupiah terhadap dolar AS Rp15.000 - Rp15.500 terhadap 1 dolar AS. Kalau sudah naik Rp1.000 di atas asumsi maka ini dapat mempengaruhi terhadap overhead-nya seperti biaya untuk penyediaan material, alat, dan teknologi konstruksi seperti semen, baja hingga teknologi bangunan cerdas," ujarnya.

Hal lainnya, menurut Rko, adalah biaya energi atau BBM. Jadi keseluruhan fenomena ini mempengaruhi di mana Iran merupakan salah satu pemasok minyak utama di level global.

"Kalau konflik Iran-Israel ini berkelanjutan maka kemungkinan harga minyak dunia bisa saja menembus 100 dolar AS per barrel, dan hal ini dapat mengganggu stabilitas terhadap proyek-proyek infrastruktur," kata Eko.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya