Berita

Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan, Habib Syakur Ali Hamdi Al Hamid/Istimewa

Politik

Hindari Kepadatan Arus Balik, Pemerintah Didukung Tambah Cuti Lebaran dan Terapkan WFH

SABTU, 13 APRIL 2024 | 23:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Usulan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, agar cuti bersama lebaran diperpanjang hingga 19 April 2024 mendapat dukungan sejumlah kalangan.

Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, mendukung wacana pemberlakuan kebijakan work from home (WFH) atau perpanjang cuti lebaran untuk pegawai negeri sipil (PNS/ASN) maupun karyawan swasta dan pemerintahan.

Menurutnya, pemberlakuan kebijakan tersebut memberikan dampak sosial dan psikologis di tengah situasi lebaran 2024 seperti saat ini.


“Saya setuju kalau cuti lebaran diperpanjang,” kata Habib Syakur, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Sabtu (13/4).

Menurutnya, pembatasan cuti lebaran hingga 12 April 2024 tidak akan efektif. Selain persoalan sosial yang belum terpenuhi dengan baik oleh para PNS, ASN, dan pegawai swasta Muslim yang cuti karena memenuhi silaturrahmi dan halal bihalal dengan sanak saudara, pembatasan cuti bersama hingga 12 April juga tidak efektif untuk kualitas kerja.

“Kalau hati kurang tenang, halal bihalal belum tuntas dengan keluarga, produktivitas juga kurang maksimal,” jelasnya.

Habib Syakur menilai yang tak kalah penting adalah masalah kemacetan. Menurut tokoh agama dari Malang Raya itu, memperpanjang masa cuti lebaran atau pemberlakuan kebijakan WFH bisa mengurai kemacetan dan kepadatan lalu lintas saat arus balik.

“Kalau tidak diperpanjang, orang-orang bisa saling buru-buru balik, lalu tol macet, lalu lintas padat. Cenderung rentan banyak kecelakaan ya,” ujarnya.

Oleh sebab itu, ia berharap Presiden Joko Widodo mempertimbangkan aspek penting ini demi memaksimalkan kualitas kerja karyawan dan pegawai, serta meminimalisir kecelakaan di jalan raya.

“Saya berharap Presiden Jokowi perintahkan Menaker, Menpan-RB dan Menteri Agama untuk memberikan atensi. Berlakukan kebijakan WFH atau perpanjang cuti lebaran demi kemaslahatan yang lebih besar, dan kurangi mudharat,” pungkasnya.

Pemerintah sudah menetapkan jadwal hari libur serta cuti bersama Idul Fitri 1445 Hijriah. Penetapan itu sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, dan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024.

Merujuk SKB 3 Menteri, daftar hari libur nasional dan cuti bersama pada masa Lebaran 2024 adalah 8 sampai 15 April 2024 (cuti bersama Lebaran 2024). Dengan begitu, bisa diketahui bahwa hari terakhir cuti bersama untuk Lebaran 2024 jatuh pada Senin, 15 April 2024.

Untuk diketahui, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi pada rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jumat (24/3/2023). Salah satu hal yang dibahas adalah mengenai cuti bersama.

“Tadi ada keputusan Bapak Presiden berkaitan dengan cuti bersama, kalau sekarang itu cutinya sesuai dengan SKB 3 menteri dari tanggal 21 sampai tanggal 26,” kata Budi dalam jumpa pers seperti di akun YouTube Setpres.

Oleh sebab itu, dirinya bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengusulkan agar cuti lebaran 2024 bisa diperpanjang saja.

Alasan utama mengapa dirinya dan Kapolri mengusulkan cuti lebaran diperpanjang adalah agar jangan sampai ada penumpukan kendaraan saat arus balik.

“Itu alasannya apa? Karena secara tradisional keinginan akan mudik ini tinggi sekali dengan volume yang banyak dan kalau dilihat itu tertuju hanya tanggal 21, maka terjadi penumpukan yang luar biasa sehingga dengan dimajukan itu pemudik bisa mulai dari tanggal 18 sore, 19, 20 21, ada empat hari mereka mudik,” ujar Budi.

“Sedangkan balik itu mereka harus pulang hari Rabu, tapi bagi mereka yang berkeinginan melakukan cuti lebih panjang bisa sampai tanggal 30, sampai tanggal 1, itu satu keputusan yang tadi diambil diskusi yang cukup efektif ya,” tutupnya.

Populer

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

ICMI Terima Wakaf 2 Ribu Mushaf Al-Qur'an

Minggu, 22 Februari 2026 | 00:10

Tantangan Direksi Baru BPJS Kesehatan Tak Ringan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:43

Polri di Bawah Presiden Sudah Paten dan Tidak Ada Perdebatan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

AKBP Catur cuma Sepekan Jabat Plh Kapolres Bima Kota

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

Palu Emas Paman

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:01

BNI Perkuat Aksi Lingkungan, 423 Kg Sampah Berhasil Diangkut dari Pantai Mertasari

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:56

BI-Kemenkeu Sepakati Pengalihan Utang Tahun Ini, Nilainya Rp173,4 Triliun

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:40

Teror Ketua BEM UGM, Komisi III Dorong Laporan Resmi ke Aparat

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:14

PB IKA PMII Pimpinan Fathan Subchi Pastikan Kepengurusan Sah Secara Hukum

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:37

BNI Rayakan Imlek 2577 Kongzili Bersama Nasabah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:03

Selengkapnya