Berita

Politisi wanita Maladewa, Mariyam Shiuna, akhirnya minta maaf atas unggahannya yang dianggap menghina bendera India.

Dunia

Dinilai Menghina Bendera Tiga Warna India, Mariyam Shiuna Akhirnya Minta Maaf

SELASA, 09 APRIL 2024 | 20:23 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Akhirnya politisi wanita Maladewa, Mariyam Shiuna, menyampaikan permohonan maaf atas unggahannya di akun media sosial beberapa waktu lalu yang dianggap menghina bendera tigawarna India.

Shiuna, yang telah menghapus unggahan tersebut, mengatakan bahwa dia tidak bermaksud tidak menghormati bendera India dan menyesali kesalahpahaman yang mungkin ditimbulkan.

Dia menyatakan bahwa Maladewa sangat menghargai hubungan dengan India dan rasa saling menghormati antara kedua negara. Ia juga berkomitmen untuk tetap lebih waspada dalam memverifikasi konten di masa depan.


"Saya ingin menyampaikan postingan media sosial saya baru-baru ini yang mendapat perhatian dan kritik. Saya menyampaikan permintaan maaf yang tulus atas segala kebingungan atau pelanggaran yang disebabkan oleh konten postingan terbaru saya. Itu Saya mendapat perhatian bahwa gambar yang digunakan dalam tanggapan saya terhadap partai oposisi Maladewa, MDP, memiliki kemiripan dengan bendera India,” ujarnya.

“Saya ingin memperjelas bahwa hal ini sepenuhnya tidak disengaja, dan saya dengan tulus menyesali kesalahpahaman yang mungkin ditimbulkannya. Maladewa sangat menghargai hubungan ini dan, rasa saling menghormati yang kami miliki dengan India. Di masa depan, saya akan lebih waspada dalam memverifikasi kebenarannya. konten yang saya bagikan untuk mencegah kelalaian seperti itu," sambung Mariyam.

Postingan yang telah dihapus itu memperlihatkan poster kampanye Partai Demokrat Maladewa (MDP), di mana logo partai tersebut diganti dengan apa yang tampak seperti Ashok Chakra di bendera India.

Sebelumnya pada bulan Januari, pemerintah Maladewa memberhentikan tiga menterinya karena pernyataan mereka yang menghina Perdana Menteri Narendra Modi. Mariyam Shiuna, Malsha Shareef, dan Mahzoom Majid diskors karena pernyataan mereka terhadap PM Modi, yang memicu reaksi keras.

Perselisihan tersebut meletus setelah tiga wakil menteri Maladewa melontarkan komentar yang menghina Perdana Menteri Narendra Modi, atas foto-foto kunjungannya ke Lakshadweep. PM Modi sempat menyerukan agar gugusan pulau di India dikembangkan sebagai destinasi wisata pantai dan promosi wisata dalam negeri.

Masalah ini berkembang menjadi pertikaian diplomatik besar, dimana New Delhi memanggil utusan Maladewa dan mengajukan protes keras terhadap postingan viral tersebut. Ketiga wakil menteri tersebut diberhentikan sementara dan mereka tetap dalam skorsing dengan gaji.

Khususnya, hubungan antara India dan Maladewa menjadi tegang sejak Presiden Maladewa Mohamed Muizzu menjabat. Dia mengkritik India selama dan setelah pemilihan presiden dan pemerintahannya juga secara resmi meminta India untuk menarik pasukannya dari Male.

Namun, pada bulan Maret, Muizzu meminta New Delhi untuk mengambil tindakan keringanan utang, sambil menyatakan bahwa India akan terus menjadi “sekutu terdekat Maladewa”, media lokal melaporkan.

Dia lebih lanjut menyatakan bahwa dia "tidak mengambil tindakan atau membuat pernyataan apa pun" yang dapat memperburuk hubungan kedua negara. Dalam sebuah wawancara dengan media lokal 'Mihaaru', Muizzu mengatakan bahwa ia berharap India akan mengakomodasi langkah-langkah keringanan utang Maladewa dalam pembayaran kembali pinjaman besar dan kuat yang diambil dari negara tersebut selama beberapa pemerintahan berturut-turut, Adhadhu melaporkan.

“Kondisi yang kita warisi adalah bahwa terdapat pinjaman yang sangat besar yang diambil dari India. Oleh karena itu, kami mengadakan diskusi untuk menjajaki keringanan hukuman dalam struktur pembayaran kembali pinjaman ini. Daripada menghentikan proyek yang sedang berjalan, lanjutkan dengan cepat. Jadi saya tidak melihat adanya dampak buruk apa pun (terhadap hubungan Maladewa-India),” katanya.

Populer

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

Energi Bersih Semakin Diminati Sektor Industri dan Bisnis

Jumat, 23 Januari 2026 | 20:09

Relawan Bara JP Hapus Nama Jokowi

Jumat, 23 Januari 2026 | 19:52

Pengelola Apartemen Jakarta Utara Bantu Polisi Putus Rantai Peredaran Narkoba

Jumat, 23 Januari 2026 | 19:24

Produk Warga Binaan Didorong Masuk Kopdes Merah Putih

Jumat, 23 Januari 2026 | 19:01

Wamenkomdigi Tegaskan Jaringan di Sumbar dan Sumut Hampir Pulih 100 Persen

Jumat, 23 Januari 2026 | 18:52

Sinergi untuk Akselerasi, Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan UMKM

Jumat, 23 Januari 2026 | 18:45

Raja Maroko Puji Soliditas Nasional di Piala Afrika 2025

Jumat, 23 Januari 2026 | 18:27

Iran Batasi Akses Internet demi Putus Komando Teroris Asing ke Perusuh

Jumat, 23 Januari 2026 | 18:05

Kasus Kuota Haji: Dito Ariotedjo Ungkap hanya Ditanya Satu Pertanyaan Soal Fuad Hasan

Jumat, 23 Januari 2026 | 17:59

Kongres XXII: Sujahri-Amir Tidak Sah Pimpin GMNI

Jumat, 23 Januari 2026 | 17:43

Selengkapnya