Ketua DPC Partai Demokrat KBB, Imam Tunggara/RMOLJabar
Partai Demokrat Kabupaten Bandung Barat (KBB) merilis tujuh nama bakal calon kepala daerah (Balonkada) yang akan berkontestasi Pilkada 2024.
Anehnya, ke-7 pendaftar bukan kader internal partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.
"Dari kader Demokrat tidak ada yang maju, tetapi ketujuh Bacalon yang mendaftar di penjaringan semuanya dari eksternal," kata Ketua DPC Partai Demokrat KBB, Imam Tunggara, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Sabtu, (6/4).
Disebutkan Imam, ketujuh kandidat yang mendaftar kebanyakan mantan pejabat bahkan masih berstatus PNS aktif. Mereka adalah Steve Ewon, Asep Ilyas, Dansah, Dian Budiman, Gunawan, Gagan, serta Aas.
"Semua Bacalon diharapkan bisa membangun dan memperjuangkan Partai Demokrat jika terpilih di Pilkada KBB 2024," ucapnya.
"Jika Bacalon yang diusung partai Demokrat KBB terpilih, maka harus masuk ke Partai Demokrat dan memperjuangkan partai pengusungnya," tegas Imam.
Dia mengungkapkan, dari semua Bacalon yang mengambil formulir pendaftaran, terdapat dua orang yang telah mengembalikan berkas yakni, Dansah dan Gagan.
Diketahui, pada Pileg 2024 ini, Partai Demokrat hanya memperoleh lima kursi DPRD Bandung Barat. Meski begitu, Imam merasa yakin, peminat para Bacalon Bupati yang akan maju melalui kendaraan Partai Demokrat cukup tinggi diminati.
"Kita punya lima kursi, tetapi peminat yang mendaftar ke partai Demokrat KBB cukup tinggi," imbuhnya.
Pasca penjaringan di DPC, dia menjabarkan, formulir pendaftaran Bacalonkada akan diserahkan ke DPD Partai Demokrat Jabar untuk tes selanjutnya.
"Hasil Fit and Proper Test itu bisa berjumlah 3 atau 2 orang selanjutnya diserahkan ke DPP dan DPP yang memberikan surat tugas," jelasnya.
Disinggung soal kemungkinan berkoalisi, dia mengklaim, pihaknya telah menjalin koalisi dengan sejumlah partai seperti PKS, PAN, dan kedepannya akan menjalin dengan PDI Perjuangan. Pasalnya, Partai Demokrat hanya mempunyai lima kursi, makanya harus dibentuk dan dibangun arah koalisi.
"Koalisi sudah terjalin, tetapi saat ini belum terjalin
Memorandum of Understanding (MoU) dengan partai politik, dikarenakan belum adanya kesepakatan," pungkasnya.
