Hadir sebagai Menko Perekonomian, Airlangga Ogah Jawab Pertanyaan soal Golkar

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto enggan menanggapi pernyataan Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang menyinggung suara Partai Golkar naik signifikan pada Pileg 2024.

Di forum sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat siang (5/5), Airlangga mengatakan, dia hadir dalam kapasitas sebagai Menko Perekonomian, bukan ketua umum Partai Golkar.

“Saya hadir sebagai Menko Perekonomian, jadi kalau ada pertanyaan terkait Golkar, mohon izin saya tidak jawab,” katanya.

Dia lantas berkelakar perihal Bansos yang disebut-sebut memiliki dampak elektoral terhadap Pemilu. Dia mengingatkan, Bansos yang didistribusikan tidak ada simbol-simbol Golkar.

“Ada satu yang bisa saya pastikan, bahwa bungkusan Bansos tidak ada yang warna kuning. Terima kasih,” tegasnya.

Seperti diberitakan, Airlangga bersaksi bersama tiga menteri lain, yakni Mensos Tri Rismaharini, Menko PMK Muhadjir Effendy, dan Menkeu Sri Mulyani.

Menurut Arief, keterangan para menteri sangat dibutuhkan, untuk membuktikan dalil yang diajukan dalam sengketa hasil Pilpres 2024, salah satunya terkait penyaluran bantuan sosial.

“Ini dugaan atau sangkaan yang perlu dibuktikan di persidangan. Kemudian ada peran serta lurah, kepala desa, juga yang ikut cawe-cawe ikut menggalang massa, kemudian Bansos, yang dianggap punya korelasi dengan elektoral," katanya.