Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bali Artha Anugrah pada Kamis (4/4).
Pencabutan itu dikeluarkan setelah OJK mengeluarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-34/D.03/2024 untuk melindungi industri keuangan.
"Pencabutan izin usaha PT BPR Bali Artha Anugrah merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen," tulis OJK dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (5/4).
Pasalnya pada 19 September 2023 lalu, PT BPR Bali Artha Anugrah sendiri telah masuk ke dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan karena memiliki predikat Tidak Sehat.
Kemudian pada 19 Maret 2024, OJK meningkatkan status BPR Bali Artha Anugrah menjadi status pengawasan Bank Dalam Resolusi, setelah mereka telah memberikan waktu kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham BPR untuk melakukan upaya penyehatan termasuk mengatasi permasalahan Permodalan dan Likuiditas.
Namun, nampaknya bank tersebut tidak dapat melakukan penyehatan. Sehingga OJK memutuskan untuk mencabut izin usaha BPR itu.
Setelah dicabut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) nantinya akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi untuk melindungi para nasabah, sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
"OJK mengimbau kepada nasabah BPR agar tetap tenang karena dana masyarakat di Perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tutup OJK.
