Berita

Dua anggota Kongres AS, Michael Gallagher dari Partai Republik dan Raja Krishnamoorthi dari Partai Demokrat, meminta Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengambil tindakan tegas karena Beijing dapat memanfaatkan kekuatan bioteknologi untuk memperkuat militer komunis./Reuters

Global

Kemhan AS Diminta Lebih Tegas, Tujuh Perusahaan Bioteknologi China Bisa Ciptakan Patogen Sintesis Baru

KAMIS, 04 APRIL 2024 | 06:12 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Pemerintahan Joe Biden diminta untuk memasukkan tujuh perusahaan bioteknologi China dalam daftar pengawasan khusus. Ketujuh perusahaan itu diduga  bekerjasama dengan militer Beijing.

Dalam surat tertanggal 29 Maret dua anggota Kongres AS, Michael Gallagher dari Partai Republik dan Raja Krishnamoorthi dari Partai Demokrat, meminta Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengambil tindakan tegas karena Beijing dapat memanfaatkan kekuatan bioteknologi untuk memperkuat militer komunis.

“Tindakan mendesak diperlukan,” kata kedua anggota Kongres yang duduk di komite khusus yang menangai Partai Komunis China (PKC). Mereka menambahkan, ada risiko  China menciptakan patogen sintetis untuk mendapatkan keuntungan militer.


Sementara Kementerian Pertahanan, dalam keterangan yang dikutip Reuters, mengatakan, pihaknya memberikan tanggapan langsung kepada anggota Kongres

“Kami tidak memiliki informasi tambahan atau rincian lebih lanjut untuk dirilis saat ini,” respon Kementerian Pertahanan.

Adapun Juru bicara Kedutaan Besar China di Washington meminta agar pihak tertentu di  Amerika Serikat harus berhenti menindas perusahaan China dengan alasan palsu.

Kekhawatiran Baru

Surat yang dikirimkan anggota Kongres AS itu  tersebut merupakan tanda terbaru meningkatnya kekhawatiran di Washington terhadap sektor bioteknologi China.

Kongres AS sedang mempertimbangkan undang-undang yang melarang lembaga federal melakukan kontrak dengan BGI dan WuXi AppTec China, antara lain, sebagai bagian dari upaya untuk mencegah China mengakses data genetik Amerika dan informasi kesehatan pribadi.

Para pejabat intelijen AS pada akhir bulan Februari mengatakan kepada para senator yang mengerjakan rancangan undang-undang tersebut bahwa perusahaan farmasi Tiongkok WuXi AppTec telah mentransfer kekayaan intelektual AS ke Beijing tanpa persetujuan, menurut laporan Reuters.

Dimasukkan ke dalam daftar perusahaan yang didukung militer China di Pentagon tidak berarti pelarangan langsung. Namun, hal ini dapat menjadi pukulan bagi reputasi perusahaan dan merupakan peringatan bagi perusahaan-perusahaan AS untuk mempertimbangkan berbisnis dengan mereka. Hal ini juga dapat memberikan tekanan pada Departemen Keuangan untuk memberikan sanksi kepada mereka.

Dalam suratnya, Gallagher dan Krishnamoorthi menduga Innomics dan STOmics merupakan anak perusahaan BGI Group. Adapun BGI Genomics Co, anak perusahaan publik BGI Group, ditambahkan ke dalam daftar pada tahun 2022.

Reuters melaporkan pada tahun 2021 bahwa BGI telah melakukan penjualan tes kehamilan di seluruh dunia yang dikembangkan bekerja sama dengan militer Tiongkok dan telah menggunakannya untuk mengumpulkan data genetik dari jutaan wanita untuk penelitian menyeluruh tentang ciri-ciri populasi.

BGI mengatakan pihaknya tidak dikendalikan oleh pemerintah atau militer Tiongkok dan menghormati hak asasi manusia.

Surat itu juga menyebutkan Origincell, karena diduga mengoperasikan tangki sel bio-penyimpanan dan memiliki hubungan dengan militer Tiongkok dan Vazyme Biotech yang diduga membuat senyawa bioaktif dan memiliki investor yang memiliki hubungan dengan militer.

“STOmics Americas adalah perusahaan yang berbasis di AS yang tidak memiliki operasi di Tiongkok atau hubungan apa pun dengan militer Tiongkok,” kata BGI Group dalam sebuah pernyataan.

Innomics yang berbasis di AS mengatakan pada Senin malam bahwa mereka tidak memiliki operasi di China atau hubungan apa pun dengan militer komunis.

Perusahaan lain tidak menanggapi permintaan komentar.

Anggota parlemen pada bulan Februari meminta agar WuXi AppTec dipertimbangkan dalam daftar tersebut. Perusahaan mengatakan hal itu tidak menimbulkan risiko keamanan nasional bagi negara mana pun. Pihaknya juga menyatakan tidak mengetahui adanya transfer tidak sah atas IP klien AS mana pun ke Tiongkok.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Bursa Asia Tertekan, Kospi Anjlok Lebih 2 Persen

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:33

Ekonom Sentil Menteri Prabowo: Jangan Jadi Beban Presiden!

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:21

Wall Street Tertekan Aksi Jual Saham Teknologi

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:56

Lonjakan Minyak Tekan Logam Dunia: Emas Anjlok ke Level Terendah

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:45

Saham BYAN Tancap Gas, Naik 3,16 Persen ke Rp10.600

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:22

Penguatan IHSG Sinyal Kepercayaan ke Pemerintah Mulai Pulih

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:10

Pasar Eropa Merah Gara-gara Minyak

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:06

Terbuka Peluang Bangun Museum Haji Indonesia

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:58

Pujian Prabowo Jangan Jadi Obat Tidur Menteri

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:57

Pemerintah Harus Berlakukan Wajib Halal pada Oktober 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:19

Selengkapnya