Berita

Dua anggota Kongres AS, Michael Gallagher dari Partai Republik dan Raja Krishnamoorthi dari Partai Demokrat, meminta Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengambil tindakan tegas karena Beijing dapat memanfaatkan kekuatan bioteknologi untuk memperkuat militer komunis./Reuters

Dunia

Kemhan AS Diminta Lebih Tegas, Tujuh Perusahaan Bioteknologi China Bisa Ciptakan Patogen Sintesis Baru

KAMIS, 04 APRIL 2024 | 06:12 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Pemerintahan Joe Biden diminta untuk memasukkan tujuh perusahaan bioteknologi China dalam daftar pengawasan khusus. Ketujuh perusahaan itu diduga  bekerjasama dengan militer Beijing.

Dalam surat tertanggal 29 Maret dua anggota Kongres AS, Michael Gallagher dari Partai Republik dan Raja Krishnamoorthi dari Partai Demokrat, meminta Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengambil tindakan tegas karena Beijing dapat memanfaatkan kekuatan bioteknologi untuk memperkuat militer komunis.

“Tindakan mendesak diperlukan,” kata kedua anggota Kongres yang duduk di komite khusus yang menangai Partai Komunis China (PKC). Mereka menambahkan, ada risiko  China menciptakan patogen sintetis untuk mendapatkan keuntungan militer.


Sementara Kementerian Pertahanan, dalam keterangan yang dikutip Reuters, mengatakan, pihaknya memberikan tanggapan langsung kepada anggota Kongres

“Kami tidak memiliki informasi tambahan atau rincian lebih lanjut untuk dirilis saat ini,” respon Kementerian Pertahanan.

Adapun Juru bicara Kedutaan Besar China di Washington meminta agar pihak tertentu di  Amerika Serikat harus berhenti menindas perusahaan China dengan alasan palsu.

Kekhawatiran Baru

Surat yang dikirimkan anggota Kongres AS itu  tersebut merupakan tanda terbaru meningkatnya kekhawatiran di Washington terhadap sektor bioteknologi China.

Kongres AS sedang mempertimbangkan undang-undang yang melarang lembaga federal melakukan kontrak dengan BGI dan WuXi AppTec China, antara lain, sebagai bagian dari upaya untuk mencegah China mengakses data genetik Amerika dan informasi kesehatan pribadi.

Para pejabat intelijen AS pada akhir bulan Februari mengatakan kepada para senator yang mengerjakan rancangan undang-undang tersebut bahwa perusahaan farmasi Tiongkok WuXi AppTec telah mentransfer kekayaan intelektual AS ke Beijing tanpa persetujuan, menurut laporan Reuters.

Dimasukkan ke dalam daftar perusahaan yang didukung militer China di Pentagon tidak berarti pelarangan langsung. Namun, hal ini dapat menjadi pukulan bagi reputasi perusahaan dan merupakan peringatan bagi perusahaan-perusahaan AS untuk mempertimbangkan berbisnis dengan mereka. Hal ini juga dapat memberikan tekanan pada Departemen Keuangan untuk memberikan sanksi kepada mereka.

Dalam suratnya, Gallagher dan Krishnamoorthi menduga Innomics dan STOmics merupakan anak perusahaan BGI Group. Adapun BGI Genomics Co, anak perusahaan publik BGI Group, ditambahkan ke dalam daftar pada tahun 2022.

Reuters melaporkan pada tahun 2021 bahwa BGI telah melakukan penjualan tes kehamilan di seluruh dunia yang dikembangkan bekerja sama dengan militer Tiongkok dan telah menggunakannya untuk mengumpulkan data genetik dari jutaan wanita untuk penelitian menyeluruh tentang ciri-ciri populasi.

BGI mengatakan pihaknya tidak dikendalikan oleh pemerintah atau militer Tiongkok dan menghormati hak asasi manusia.

Surat itu juga menyebutkan Origincell, karena diduga mengoperasikan tangki sel bio-penyimpanan dan memiliki hubungan dengan militer Tiongkok dan Vazyme Biotech yang diduga membuat senyawa bioaktif dan memiliki investor yang memiliki hubungan dengan militer.

“STOmics Americas adalah perusahaan yang berbasis di AS yang tidak memiliki operasi di Tiongkok atau hubungan apa pun dengan militer Tiongkok,” kata BGI Group dalam sebuah pernyataan.

Innomics yang berbasis di AS mengatakan pada Senin malam bahwa mereka tidak memiliki operasi di China atau hubungan apa pun dengan militer komunis.

Perusahaan lain tidak menanggapi permintaan komentar.

Anggota parlemen pada bulan Februari meminta agar WuXi AppTec dipertimbangkan dalam daftar tersebut. Perusahaan mengatakan hal itu tidak menimbulkan risiko keamanan nasional bagi negara mana pun. Pihaknya juga menyatakan tidak mengetahui adanya transfer tidak sah atas IP klien AS mana pun ke Tiongkok.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

Menguji Klaim MBG Kunci Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:12

JK Disarankan Maafkan Ade Armando

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:07

41,7 Persen Jemaah Haji Aceh Lansia

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:43

Bank Pelat Merah Cabang Joglo Dipolisikan

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:26

Empat Hakim Ad Hoc PHI PN Medan Disanksi Kode Etik

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:03

Presensi Ilegal 3.000 ASN Brebes Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:42

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

Digitalisasi Parkir Genjot Pendapatan Daerah

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:02

Ini Cerita Penumpang Selamat dari Bus ALS Terbakar di Sumsel

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:31

Impor Blueray 90 Persen Tetap Jalur Merah

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:28

Selengkapnya