Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) harus diberdayakan sebagai komponen utama dalam ekonomi masyarakat yang memiliki posisi penting dalam mencapai struktur ekonomi nasional.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komite IV DPD RI Dra. Hj. Elviana saat rapat kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki beserta jajarannya, beberapa waktu lalu.
"Pemberdayaan UMKM perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu menaikkan kelas UMKM," ujar Elviana dalam keterangannya yang diterima redaksi, Rabu (3/4).
Elviana juga menyoroti penempatan pejabat pada dinas Koperasi UKM yang kebanyakan kurang kompeten. Personal pada jabatan Kadis Koperasi UKM harus orang yang kompeten dan memahami tata kelola koperasi UKM agar pemberdayaan UMKM dapat terealisasi secara optimal.
“Kami melihat Potensi UMKM di daerah luar biasa, namun sentuhan dari stakeholders terkait masih sangat kurang, seperti apa koordinasi Kemenkop UKM ini dengan PT.PNM, BRI dan lembaga lain yang terkait,” ungkap dia.
“Lalu pada program pengentasan kemiskinan ekstrem, ada 100 kabupaten/kota prioritas, seharusnya dipetakan apa jenis usaha, dan kebutuhannya sehingga harapan ke depan UMKM dapat diurus dan mendapat perhatian yang maksimal,” tegas Elviana.
Sedangkan Senator asal Sulawesi Tenggara, Amirul Tamim berpendapat bahwa potensi UMKM di masa datang besar, sehingga ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan menghadapi Indonesia Emas.
“Salah satu yang harus menjadi perhatian adalah persoalan modal yang dihadapi pelaku UMKM kemudian menjadi pendorong maraknya UMKM yang terjerat pinjol,” kata Amirul Tamim.
“Pemerintah perlu juga memberi perhatian bagi daerah-daerah yang merupakan tujuan wisata, dimana pemberdayaan UMKM terkendala oleh minimnya kunjungan wisatawan yang dikarenakan mahalnya harga tiket atau biaya transportasi ke daerah wisata,” pungkasnya.
