Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

DJP Ungkap Lebih dari 67 Juta NIK Sudah Dipadankan dengan NPWP

SELASA, 02 APRIL 2024 | 15:30 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Sebanyak 67.469.000 nomor induk kependudukan (NIK) tercatat telah dipadankan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) per 31 Maret 2024.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti dalam laporannya mengatakan angka tersebut telah mencapai 91,7 persen dari total wajib pajak pribadi di dalam negeri, yang mencapai lebih dari 73 juta orang.

"Yang sudah dipadankan juga terus bergerak walaupun sedikit pergerakannya karena makin ke sini populasinya pun sudah mulai berkurang," jelas Dwi dalam media briefing di Jakarta, dikutip Selasa (2/4).


Ia pun merinci jumlah pemadanan KTP menjadi NPWP yang melewati sistem mencapai 63.240.780. Sementara, sisanya dipadankan secara mandiri oleh wajib pajak.

Menurut penjelasan Dwi, masih ada sekitar 6 juta WP yang belum dipadankan, namun tidak terlalu mendesak untuk dipadankan, karena beberapa wajib pajak sudah meninggal dunia, tidak aktif, atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo sebelumnya mengatakan bahwa pengintegrasian NIK sebagai NPWP membuat pihaknya memiliki data dan informasi yang lebih valid mengenai wajib pajak Indonesia.

Selain itu, kebijakan tersebut akan memberikan kemudahan bagi masyarakat karena tidak perlu lagi mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Protelindo Masuk BTEL, Kuasai 10,86 Persen Saham Bakrie Telecom

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:26

Prabowo ke NTT Hari Ini, Pastikan Penanganan Korban Gempa Berjalan Baik

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:17

Pengamat: Rekam Jejak Mumpuni Bikin KH Marsudi Syuhud Unggul di Bursa Ketum PBNU

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:13

Presiden Prabowo Dijadwalkan Buka Muktamar ke-35 NU Besok

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:12

Emas Antam Merosot Rp18.000, Satu Gram Jadi Segini

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:03

DEEP Ingatkan Percepatan Pemilu Harus Punya Alasan Konstitusional

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:55

IHSG Balik Arah ke Zona Merah, Rupiah Menguat ke Rp17.690 per Dolar AS

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:44

SHOW Token Dorong Transformasi Industri Hiburan Global lewat Teknologi AI dan Blockchain

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:21

Bursa Asia Variatif, Investor Pantau Pergerakan Timur Tengah

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:06

THMP Bantah Pertemuan Jokowi-Relawan Bahas Pemilu 2029

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:03

Selengkapnya