Berita

Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin/RMOL

Politik

KPU Klaim Jumlah Sengketa Hasil Pemilu di 2024 Turun 15,59 Persen

SABTU, 30 MARET 2024 | 16:11 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Jumlah perkara sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024, diklaim menurun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin menjelaskan, permohonan PHPU yang didaftarkan dan diregistrasi pada Pemilu 2024 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan permohonan PHPU Pemilu 2019.

"Ada 340 permohonan pada Pemilu 2019 dan 287 permohonan pada Pemilu 2024 atau setara sekitar 84,41 persen, alias mengalami penurunan permohonan sengketa PHPU di MK sekitar 15,59 persen," ujar Afif kepada wartawan, Sabtu (30/3).


Dia memaparkan, dilihat berdasarkan total perkara yang diregister pada Pemilu 2019, dari 340 permohonan perkara MK yang bisa ditindaklanjuti 261 permohonan.

"Permohonan yang diperiksa sampai dengan tahap pembuktian 122 permohonan, dam permohonan yang dikabulkan 12," sambungnya.

Sementara, rincian PHPU pada Pemilu Serentak 2024 yang diregistrasi juga dipastikan jauh lebih kecil ketimbang lima tahun sebelumnya.

"(Perkara PHPU di Pemilu 2024) pilpres (ada) 2 permohonan, pileg DPR dan DPRD 273 permohonan, dan DPD 12 permohonan. Tapi permohonan sengketa yang diregister baru permohonan pilpres 2 perkara," demikian Afif menambahkan.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya