Berita

Panitia Pemungutan Suara (PPS) aktif bersaksi dalam sidang sengketa administrasi di Bawaslu Kabupaten Tangerang/Ist

Politik

Jadi Saksi Gugatan Caleg, PPS Aktif Diduga Langgar Aturan

KAMIS, 28 MARET 2024 | 17:31 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kehadiran Panitia Pemungutan Suara (PPS) aktif dalam sidang sengketa administrasi di Bawaslu Kabupaten Tangerang mengundang protes. PPS diajukan sebagai saksi oleh caleg DPR asal PAN Muhammad Rizal.

Pendiri Forum Silaturahmi Mantan Penyelenggara Pemilu Kabupaten Tangerang Mahmud Iqbal Syam mengatakan, untuk menjadikan saksi penyelenggara pemilu aktif di Bawaslu tentu ada mekanismenya, sesuai aturan Perbawaslu dan PKPU sebagaimana UU Pemilu.

Menurut Mahmud, pertama harus melakukan konsultasi dengan KPU atau PPK. Kedua, meminta izin.


"Yang saya tahu, kedua langkah ini tidak dilakukan oleh teman-teman PPS. Bahkan, mereka membawa C1 salinan yang dipampang di desa tanpa izin. Ini masuk ranah pidana pemilu," kata Mahmud dalam keterangannya, Kamis (28/3).

Mahmud berharap Bawaslu dan KPU Kabupaten Tangerang mengambil tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku. Bisa sampai ke pidana pemilu untuk penyelenggara dan tentu saja peserta tersebut akan didiskualifikasi jika terbukti mengintimidasi apalagi mengimingi sesuatu.

"Bawaslu dan KPU Kabupaten Tangerang saya yakini sangat profesional dan tegas. Saya meyakini komisioner Bawaslu dan KPU memiliki integritas tinggi," tutup Mahmud.


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya