Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo/Ist
Berkaca pada pelaksana Pemilu dengan sistem demokrasi pemilihan langsung mulai dari Pemilu 2009 hingga Pemilu 2024 ini, telah mendorong terjadinya demokrasi transaksional di tengah masyarakat.
Maraknya politik transaksional mengikis idealisme dan komitmen politik sebagai sarana perjuangan mewujudkan aspirasi rakyat. Model demokrasi transaksional ini tidak menjadikan melembaganya demokrasi substansial yang terkonsolidasi.
Hal itu dikatakan Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo kepada mahasiswa Pascasarjana Universitas Pertahanan secara daring di Jakarta, Rabu (27/3).
"Demokrasi transaksional pada Pemilu 2024 yang baru saja kita lalui, harus diakui semakin masif dan terbuka dibandingkan tiga Pemilu sebelumnya dengan sistem Pemilu terbuka,"
Bamsoet mengatakan, masyarakat tidak segan untuk meminta uang secara langsung kepada calon anggota legislatif (caleg). Para caleg pun secara terang-terangan tidak 'malu' memberikan uang kepada masyarakat untuk memilih dirinya.
Menurut Bamsoet, menelisik dari hasil Pemilu 2024, banyak caleg yang memiliki kualitas dan kapabilitas sebagai anggota dewan harus tersingkir, karena maraknya politik transaksional di masyarakat.
Persaingan para caleg lebih didominasi oleh kekuatan finansial. Visi, misi, program kerja ataupun sumbangsih para caleg, terkalahkan oleh 'serangan fajar' jelang pencoblosan.
"Istilah nomer piro wani piro (NPWP) menjadi hal biasa di tengah masyarakat. Pemilih tidak lagi mengutamakan kualitas dan kapabilitas para caleg," kata Bamsoet.
"Mereka lebih mengutamakan berapa besar uang yang diterima dari para caleg. Bahkan, tidak jarang ada satu pemilih yang menerima 'serangan fajar' dari dua hingga tiga caleg sekaligus," sambungnya.
Untuk itu Bamsoet mengajak mengkaji kembali sistem demokrasi Indonesia saat ini. Perlu ditelaah kembali apakah sistem demokrasi langsung lebih banyak manfaatnya atau justru banyak mudaratnya.
Karena, bukan tidak mungkin jika sistem demokrasi langsung dalam Pemilu ataupun Pilkada terus dipertahankan, demokrasi di Indonesia hanya bergantung pada nominal rupiah, bukan lagi memperjuangkan aspirasi rakyat.
"Sistem demokrasi langsung yang dianut oleh bangsa Indonesia sangat berpotensi menggiring orang untuk terjerat dalam tindak korupsi," pungkas Bamsoet.
