Berita

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah I Brigjend Didik Agung Widjanarko/RMOL

Nusantara

Sosialiasikan MCP, Deputi Bidang Korsup KPK RI Paparkan Area Prioritas Pencegahan Korupsi di Wilayah I

RABU, 27 MARET 2024 | 20:57 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Mencegah terjadinya Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantsan Korupsi. (KPK) Republik Indonesia (RI) melakukan Monitoring Centre For Prevention (MCP) di  aula Tengku Rizal Nurdin,Kantor Gubernur  Jalan Diponegoro Medan ,Sumatera Utara Rabu (27/3)


Hal tersebut tegas disampaikan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah I Brigjend Didik Agung Widjanarko, program MCP ini merupakan, langkah awal upaya bersama antara Korsup KPK, Pemerintah Daerah, Kemendagri, BPKP, dan Instansi terkait .

"Selain rapat kordinasi ini, kunjungan ini merupakan genda mensosialisasikan MCP Tahun 2024 dan Program Prioritas Korsup KPK Tahun 2024, yakni Pendalaman pada area prioritas yakni Pengadaan Barang dan Jasa, Peningkatan Pelayanan Publik melalui pemantauan dan kerjasama dengan Tim Saber Pungli, serta Optimalisasi peran dan indepensi APIP."Ujarnya melalaui komunikasi selular whatsapp, usai melaksanakan kegiatan rapat kordinasi wilayah I.

"Selain rapat kordinasi ini, kunjungan ini merupakan genda mensosialisasikan MCP Tahun 2024 dan Program Prioritas Korsup KPK Tahun 2024, yakni Pendalaman pada area prioritas yakni Pengadaan Barang dan Jasa, Peningkatan Pelayanan Publik melalui pemantauan dan kerjasama dengan Tim Saber Pungli, serta Optimalisasi peran dan indepensi APIP."Ujarnya melalaui komunikasi selular whatsapp, usai melaksanakan kegiatan rapat kordinasi wilayah I.

Dipaparkan Didik Agung Widjanarko, kegiatan sosialisasi, kordinasi,supervisi dan pencegahan tindak pindana korupsi melalui program MCP ini, juga dilaksanakan secara daring dan luring.

"Diikutin  122 Pemda di 7 Provinsi wilayah I yakni: Sumut, Sumbar, Aceh, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, dan Bengkulu"tegasnya sembari   mengatakan sedang menunggu persiapan buka bersama, dilanjutkan shalat tarawih di Masjid Pemko Medan.

Tak hanya itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah I Brigjend Didik Agung Widjanarko juga memberikan pengharagaan kepada sejumlah daerah.

Diantaranya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mendapat penghargaan kategori Sertifikasi dengan Luasan Terbanyak, dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kemudian, Pemerintah  Kota Bengkulu juga mendapat penghargaan kategori penertiban prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) terbanyak.

"Ada juga Provinsi Jambi, Kabupaten Karo dan Kota Medan, yang  mendapat penghargaan untuk kategori Monitoring Centre for Prevention (MCP),” pungkasnya.

Terpisah, Pj Gubernur juga menyampaikan banyak hal yang sudah dicapai pada tahun 2023. Semua itu, katanya, merupakan hasil kerja bersama. Kendati demikian, Pemprov Sumut juga akan terus melakukan perbaikan, melalui dukungan KPK dan Pemerintah Pusat, serta Forkopimda dan instansi vertikal yang ada di Sumut.

Untuk mencapai hal itu, Pemprov Sumut akan memulai melalui rencana aksi dengan memperhatikan indikator dan sub indikator yang masih perlu ditingkatkan dan dikuatkan, sehingga MCP akan menjadi alat yang dapat digunakan untuk mendeteksi dini sekaligus untuk mendiagnosa kecenderungan adanya potensi perbuatan korupsi.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya