Berita

Intel/Net

Tekno

China Larang Penggunaan Prosesor Buatan AS di Komputer dan Server Pemerintah

RABU, 27 MARET 2024 | 12:50 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Aksi perang teknologi antara China dan Amerika Serikat terus berlanjut. Terbaru, Beijing memperkenalkan pedoman pelarangan penggunaan prosesor buatan AS, AMD, dan Intel, di komputer serta server pemerintah.

Dikutip dari Engadget, Rabu (27/3),  peraturan baru ini juga memblokir Microsoft Windows dan produk database asing demi solusi domestik, menandai langkah terbaru dalam perang dagang teknologi yang telah berlangsung lama antara kedua negara.

Dengan aturan baru tersebut, saat ini instansi pemerintah harus menggunakan pengganti chip AMD dan Intel yang aman dan andal untuk digunakan di dalam negeri.


Daftar tersebut mencakup 18 prosesor yang disetujui, termasuk chip dari Huawei dan perusahaan yang didukung negara Phytium – keduanya dilarang di AS.

Aturan baru yang diperkenalkan pada bulan Desember 2023 dan diterapkan secara diam-diam baru-baru ini dapat berdampak signifikan pada Intel dan AMD.

Mengutip Financial Times, China menyumbang 27 persen dari penjualan Intel senilai 54 miliar dolar AS tahun lalu dan 15 persen dari pendapatan AMD sebesar 23 miliar dolar AS. Namun, tidak jelas berapa banyak chip yang digunakan di pemerintahan dan sektor swasta.

Langkah ini merupakan langkah paling agresif yang dilakukan China dalam membatasi penggunaan teknologi buatan AS. Tahun lalu, Beijing melarang perusahaan domestik menggunakan chip Micron di infrastruktur penting.

Sementara itu, AS telah melarang berbagai perusahaan China mulai dari produsen chip hingga perusahaan dirgantara. Pemerintahan Biden juga telah memblokir perusahaan AS seperti NVIDIA untuk menjual AI dan chip lainnya ke China.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Rupiah Undervalued: Cerita yang Terus Diulang

Senin, 27 April 2026 | 03:42

Truk Pengangkut Tembakau Terguling di Ruas Tol Jangli-Gayamsari

Senin, 27 April 2026 | 03:21

Pemerintahan Jokowi Berhasil Lakukan Kemiskinan Struktural

Senin, 27 April 2026 | 02:58

Menyorot Peran Indonesia dalam Stabilitas Asia Tenggara

Senin, 27 April 2026 | 02:35

Pakar Sebut Korporasi Kapitalis Penyebab Terjadinya Kemiskinan

Senin, 27 April 2026 | 02:12

Pemerintahan Jokowi Beri Jalan Lahirnya Fasisme

Senin, 27 April 2026 | 01:51

Bonus Rp1 Miliar untuk Pemain Persib Ternyata Berasal dari Maruarar Sirait

Senin, 27 April 2026 | 01:30

Strategi Memutus Rantai “Feederism” di Selat Malaka

Senin, 27 April 2026 | 01:12

Tiket Pesawat Tak Perlu Naik meski Harga Avtur Melonjak

Senin, 27 April 2026 | 00:45

Pelaku Penembakan di WHCD Dipastikan Beraksi Sendirian

Senin, 27 April 2026 | 00:42

Selengkapnya