Berita

Intel/Net

Tekno

China Larang Penggunaan Prosesor Buatan AS di Komputer dan Server Pemerintah

RABU, 27 MARET 2024 | 12:50 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Aksi perang teknologi antara China dan Amerika Serikat terus berlanjut. Terbaru, Beijing memperkenalkan pedoman pelarangan penggunaan prosesor buatan AS, AMD, dan Intel, di komputer serta server pemerintah.

Dikutip dari Engadget, Rabu (27/3),  peraturan baru ini juga memblokir Microsoft Windows dan produk database asing demi solusi domestik, menandai langkah terbaru dalam perang dagang teknologi yang telah berlangsung lama antara kedua negara.

Dengan aturan baru tersebut, saat ini instansi pemerintah harus menggunakan pengganti chip AMD dan Intel yang aman dan andal untuk digunakan di dalam negeri.


Daftar tersebut mencakup 18 prosesor yang disetujui, termasuk chip dari Huawei dan perusahaan yang didukung negara Phytium – keduanya dilarang di AS.

Aturan baru yang diperkenalkan pada bulan Desember 2023 dan diterapkan secara diam-diam baru-baru ini dapat berdampak signifikan pada Intel dan AMD.

Mengutip Financial Times, China menyumbang 27 persen dari penjualan Intel senilai 54 miliar dolar AS tahun lalu dan 15 persen dari pendapatan AMD sebesar 23 miliar dolar AS. Namun, tidak jelas berapa banyak chip yang digunakan di pemerintahan dan sektor swasta.

Langkah ini merupakan langkah paling agresif yang dilakukan China dalam membatasi penggunaan teknologi buatan AS. Tahun lalu, Beijing melarang perusahaan domestik menggunakan chip Micron di infrastruktur penting.

Sementara itu, AS telah melarang berbagai perusahaan China mulai dari produsen chip hingga perusahaan dirgantara. Pemerintahan Biden juga telah memblokir perusahaan AS seperti NVIDIA untuk menjual AI dan chip lainnya ke China.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya