Berita

Acara Forum Matraman dengan tajuk "Jurnalisme Zakat untuk Membangun Negara Kesejahteraan di Era 5.0" di Gedung Baznas RI, Jakarta, Selasa (26/3)/Ist

Politik

Forum Pemred Dorong Zakat Jadi Standar Etika Jabatan

SELASA, 26 MARET 2024 | 23:19 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Forum Pemred menilai bahwa perlunya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mendorong zakat menjadi standar etika jabatan dan masuk dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Hal ini disampaikan oleh salah satu pengurus Forum Pemred yang juga Pemimpin Redaksi Rakyat Merdeka Ricky Handayani, saat menjadi pembicara pada acara Forum Matraman dengan tajuk "Jurnalisme Zakat untuk Membangun Negara Kesejahteraan di Era 5.0" di Gedung Baznas RI, Jakarta, Selasa (26/3).

"Saya membayangkan kenapa kalau LHKPN itu jadi standar moral atau bahkan jadi standar administrasi perekrutan pemimpin nasional kenapa zakat juga tidak masuk ke area itu?" ujar Ricky.


Menurut Ricky, apabila persoalan zakat ini menjadi sarana standar etika dan administrasi kepemimpinan nasional maka persoalan zakat secara pemberitaan dan secara komitmen akan semakin baik.

"Katakanlah kita sebagai mayoritas Islam dan muamalah kita diakui oleh negara, kenapa tidak kemudian zakat itu masuk menjadi standar etika atau administrasi bahkan bagi perekrutan pemimpin-pemimpin nasional khusus yang muslim, jadi nanti berita-berita itu isinya 'oh presiden ini rajin berzakat, oh pejabat ini rajin berzakat', jadi tidak hanya pajaknya yang menjadi sorotan," ucapnya.

Ricky menambahkan, Baznas masih memiliki pekerjaan rumah dan catatan penting terkait mengapa persoalan zakat sampai saat ini masih kalah pamor dengan haji dan pajak dalam pemberitaan media.

Ketua Baznas RI, Prof. Noor Achmad menyampaikan pentingnya peran media massa untuk terus bersinergi bersama Baznas dalam membantu mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state).

"Forum ini penting, artinya bagaimana kita bersinergi untuk menciptakan sebuah formulasi, atau paradigma bagaimana peran media dalam rangka untuk membangun sebuah welfare state, negara kesejahteraan yang tentu saja salah satu pilarnya adalah bagaimana filantropi itu bisa berjalan dengan baik di Indonesia," kata Noor.

Forum Matraman diinisiasi pertama kali pada 17 April 2023 tahun lalu untuk membuka ruang diskusi antara Baznas dan para insan media tentang perzakatan nasional. Matraman merujuk alamat kantor Baznas RI di Jalan Matraman Raya No. 134, Jakarta.



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya