Berita

Waketum PPP Amir Uskara/RMOL

Politik

PPP Anggap Terlalu Pagi Ajakan PDIP di Pilkada DKI

SELASA, 26 MARET 2024 | 19:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan bahwa dinamika politik di Pilpres 2024 akan berbeda dengan dinamika Pilkada DKI Jakarta.

Oleh karena itu, PPP masih perlu mempertimbangkan ajakan PDIP untuk tetap bersama di Pilkada 2024.

Demikian disampaikan Waketum PPP Amir Uskara kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).


“Kondisi daerah masing-masing pasti tidak semua sama, kita tidak bisa generalisir apa yang terjadi di Sumatera dengan apa yang ada di Jawa, di Maluku dan lain-lain. Itu pasti akan beda-beda kondisinya di daerah,” kata Amir.

Atas dasar itu, Amir menyatakan bahwa pihaknya tidak ingin terburu-buru untuk berkoalisi dengan parpol mana pun tak terkecuali PDIP untuk menghadapi Pilkada 2024.

“Nanti kita bicarakan kalau Pilkada. Kita belum bisa bahas sampai sekarang,” tuturnya.

Lebih jauh, Wakil Ketua MPR RI Fraksi PPP ini menyebut terlalu dini jika sudah menyoal koalisi dalam menghadapi kontestasi Pilkada 2024.

“Jadi saya kira kita terlalu pagi kalau memang kita sudah berkoalisi dengan siapa untuk pilkada. Sekali lagi dinamika di daerah pasti masing-masing berbeda, termasuk DKI dengan daerah lain pasti tidak sama,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bicara peluang koalisi dengan PPP, Perindo, Hanura di Pilkada 2024. Sebab, hingga saat ini kerja sama politik keempat partai masih terbangun.

Terlebih, keempat partai ini sama-sama menjadi korban dari praktik kecurangan dalam Pemilu 2024.

“Kami terus membangun kerja sama dengan PPP, Perindo, dan Hanura. Apalagi secara psikologis, kami berempat ini adalah victims,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/3).

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya