Berita

Waketum PPP Amir Uskara/RMOL

Politik

PPP Anggap Terlalu Pagi Ajakan PDIP di Pilkada DKI

SELASA, 26 MARET 2024 | 19:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan bahwa dinamika politik di Pilpres 2024 akan berbeda dengan dinamika Pilkada DKI Jakarta.

Oleh karena itu, PPP masih perlu mempertimbangkan ajakan PDIP untuk tetap bersama di Pilkada 2024.

Demikian disampaikan Waketum PPP Amir Uskara kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).


“Kondisi daerah masing-masing pasti tidak semua sama, kita tidak bisa generalisir apa yang terjadi di Sumatera dengan apa yang ada di Jawa, di Maluku dan lain-lain. Itu pasti akan beda-beda kondisinya di daerah,” kata Amir.

Atas dasar itu, Amir menyatakan bahwa pihaknya tidak ingin terburu-buru untuk berkoalisi dengan parpol mana pun tak terkecuali PDIP untuk menghadapi Pilkada 2024.

“Nanti kita bicarakan kalau Pilkada. Kita belum bisa bahas sampai sekarang,” tuturnya.

Lebih jauh, Wakil Ketua MPR RI Fraksi PPP ini menyebut terlalu dini jika sudah menyoal koalisi dalam menghadapi kontestasi Pilkada 2024.

“Jadi saya kira kita terlalu pagi kalau memang kita sudah berkoalisi dengan siapa untuk pilkada. Sekali lagi dinamika di daerah pasti masing-masing berbeda, termasuk DKI dengan daerah lain pasti tidak sama,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bicara peluang koalisi dengan PPP, Perindo, Hanura di Pilkada 2024. Sebab, hingga saat ini kerja sama politik keempat partai masih terbangun.

Terlebih, keempat partai ini sama-sama menjadi korban dari praktik kecurangan dalam Pemilu 2024.

“Kami terus membangun kerja sama dengan PPP, Perindo, dan Hanura. Apalagi secara psikologis, kami berempat ini adalah victims,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/3).

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya