Berita

Waketum PPP Amir Uskara/RMOL

Politik

PPP Anggap Terlalu Pagi Ajakan PDIP di Pilkada DKI

SELASA, 26 MARET 2024 | 19:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan bahwa dinamika politik di Pilpres 2024 akan berbeda dengan dinamika Pilkada DKI Jakarta.

Oleh karena itu, PPP masih perlu mempertimbangkan ajakan PDIP untuk tetap bersama di Pilkada 2024.

Demikian disampaikan Waketum PPP Amir Uskara kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).


“Kondisi daerah masing-masing pasti tidak semua sama, kita tidak bisa generalisir apa yang terjadi di Sumatera dengan apa yang ada di Jawa, di Maluku dan lain-lain. Itu pasti akan beda-beda kondisinya di daerah,” kata Amir.

Atas dasar itu, Amir menyatakan bahwa pihaknya tidak ingin terburu-buru untuk berkoalisi dengan parpol mana pun tak terkecuali PDIP untuk menghadapi Pilkada 2024.

“Nanti kita bicarakan kalau Pilkada. Kita belum bisa bahas sampai sekarang,” tuturnya.

Lebih jauh, Wakil Ketua MPR RI Fraksi PPP ini menyebut terlalu dini jika sudah menyoal koalisi dalam menghadapi kontestasi Pilkada 2024.

“Jadi saya kira kita terlalu pagi kalau memang kita sudah berkoalisi dengan siapa untuk pilkada. Sekali lagi dinamika di daerah pasti masing-masing berbeda, termasuk DKI dengan daerah lain pasti tidak sama,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bicara peluang koalisi dengan PPP, Perindo, Hanura di Pilkada 2024. Sebab, hingga saat ini kerja sama politik keempat partai masih terbangun.

Terlebih, keempat partai ini sama-sama menjadi korban dari praktik kecurangan dalam Pemilu 2024.

“Kami terus membangun kerja sama dengan PPP, Perindo, dan Hanura. Apalagi secara psikologis, kami berempat ini adalah victims,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/3).

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya