Berita

Joko Widodo/Net

Politik

Demi Kebaikan Bangsa, "Barisan Nasional Anti Jokowi" Sangat Penting

MINGGU, 24 MARET 2024 | 16:18 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Untuk melawan Joko Widodo yang selama ini menyimpang, para aktivis, akademisi, hingga civil society, diharapkan segera membentuk "Barisan Nasional Anti Jokowi".

Seruan itu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, melihat gelombang masa yang meminta agar Jokowi dimakzulkan dari jabatan presiden.

"Para aktivis, akademisi, civil society harus segera membentuk 'Barisan Nasional Anti Jokowi', untuk melawan tindakan Jokowi yang menyimpang selama ini," kata Muslim, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (24/3).


Dia menilai Jokowi telah merusak demokrasi dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang semakin marak terjadi. Bahkan dianggap sebagai sosok yang tidak mau mendengar suara rakyat, dan merasa paling benar sendiri.

"Jokowi melanggar UU dan melanggar sumpah jabatan. Bahkan menjadikan dirinya di atas UU. Itu kelakuan sebagai raja, semua keinginannya harus diikuti, kalau tidak, ditumpas," tegasnya.

"Barisan Nasional Anti Jokowi" kata Muslim, juga bertujuan mendidik Jokowi untuk menghormati etika dan hak asasi manusia (HAM) rakyat Indonesia, dengan tidak gemar ingkar janji, menipu, dan berbohong.

"Tidak gampang mengintervensi kepentingan politiknya, dan terlebih agar tidak lagi intervensi lembaga-lembaga penegak hukum demi kepentingan politik dan kekuasaannya. Dan tidak lagi mengintervensi pemerintahan yang akan datang," tutur Muslim.

Barisan itu, kata Muslim, juga dapat mengingatkan Jokowi bahwa jabatannya akan berakhir 20 Oktober 2024. Artinya, kekuasaannya kurang dari 7 bulan lagi.

"Demi menjaga nama dan wibawanya, Jokowi harus mengundurkan diri, atau Barisan Nasional Anti Jokowi memintanya mundur dengan kesadarannya seperti Pak Harto, memilih mundur demi kebaikan bangsa dan negara," pungkas Muslim.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Protelindo Masuk BTEL, Kuasai 10,86 Persen Saham Bakrie Telecom

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:26

Prabowo ke NTT Hari Ini, Pastikan Penanganan Korban Gempa Berjalan Baik

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:17

Pengamat: Rekam Jejak Mumpuni Bikin KH Marsudi Syuhud Unggul di Bursa Ketum PBNU

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:13

Presiden Prabowo Dijadwalkan Buka Muktamar ke-35 NU Besok

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:12

Emas Antam Merosot Rp18.000, Satu Gram Jadi Segini

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:03

DEEP Ingatkan Percepatan Pemilu Harus Punya Alasan Konstitusional

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:55

IHSG Balik Arah ke Zona Merah, Rupiah Menguat ke Rp17.690 per Dolar AS

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:44

SHOW Token Dorong Transformasi Industri Hiburan Global lewat Teknologi AI dan Blockchain

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:21

Bursa Asia Variatif, Investor Pantau Pergerakan Timur Tengah

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:06

THMP Bantah Pertemuan Jokowi-Relawan Bahas Pemilu 2029

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:03

Selengkapnya