Berita

Joko Widodo/Net

Politik

Demi Kebaikan Bangsa, "Barisan Nasional Anti Jokowi" Sangat Penting

MINGGU, 24 MARET 2024 | 16:18 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Untuk melawan Joko Widodo yang selama ini menyimpang, para aktivis, akademisi, hingga civil society, diharapkan segera membentuk "Barisan Nasional Anti Jokowi".

Seruan itu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, melihat gelombang masa yang meminta agar Jokowi dimakzulkan dari jabatan presiden.

"Para aktivis, akademisi, civil society harus segera membentuk 'Barisan Nasional Anti Jokowi', untuk melawan tindakan Jokowi yang menyimpang selama ini," kata Muslim, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (24/3).


Dia menilai Jokowi telah merusak demokrasi dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang semakin marak terjadi. Bahkan dianggap sebagai sosok yang tidak mau mendengar suara rakyat, dan merasa paling benar sendiri.

"Jokowi melanggar UU dan melanggar sumpah jabatan. Bahkan menjadikan dirinya di atas UU. Itu kelakuan sebagai raja, semua keinginannya harus diikuti, kalau tidak, ditumpas," tegasnya.

"Barisan Nasional Anti Jokowi" kata Muslim, juga bertujuan mendidik Jokowi untuk menghormati etika dan hak asasi manusia (HAM) rakyat Indonesia, dengan tidak gemar ingkar janji, menipu, dan berbohong.

"Tidak gampang mengintervensi kepentingan politiknya, dan terlebih agar tidak lagi intervensi lembaga-lembaga penegak hukum demi kepentingan politik dan kekuasaannya. Dan tidak lagi mengintervensi pemerintahan yang akan datang," tutur Muslim.

Barisan itu, kata Muslim, juga dapat mengingatkan Jokowi bahwa jabatannya akan berakhir 20 Oktober 2024. Artinya, kekuasaannya kurang dari 7 bulan lagi.

"Demi menjaga nama dan wibawanya, Jokowi harus mengundurkan diri, atau Barisan Nasional Anti Jokowi memintanya mundur dengan kesadarannya seperti Pak Harto, memilih mundur demi kebaikan bangsa dan negara," pungkas Muslim.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Bahlil Ungkap Defisit Minyak RI Hampir 1 Juta Barel per Hari

Selasa, 15 September 2026 | 10:24

Pemerintah Terus Perbaiki DTSEN agar Bansos Tepat Sasaran

Selasa, 15 September 2026 | 10:15

Jelang Sertijab Menteri Keuangan, Rupiah Melemah ke Rp17.674 per Dolar AS

Selasa, 15 September 2026 | 10:10

Pitra Romadoni Pilih Restoratif Justice soal Kasus ITE di Polres Bogor

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

Bahlil Buka Suara soal Antrean BBM Subsidi di Makassar

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

KPK Benarkan Presiden Direktur Summarecon Agung Turut Terjaring OTT

Selasa, 15 September 2026 | 10:02

IBC Mulai Produksi Baterai di Karawang, Kapasitas Awal 6,9 GWh

Selasa, 15 September 2026 | 09:57

Ruang Akademik Menuju Ekosistem Hak Asasi Manusia

Selasa, 15 September 2026 | 09:48

Turun Dua Hari Beruntun, Emas Antam Ambruk ke Rp2,5 Juta per Gram

Selasa, 15 September 2026 | 09:44

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon Usai OTT

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Selengkapnya