Berita

Joko Widodo/Net

Politik

Demi Kebaikan Bangsa, "Barisan Nasional Anti Jokowi" Sangat Penting

MINGGU, 24 MARET 2024 | 16:18 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Untuk melawan Joko Widodo yang selama ini menyimpang, para aktivis, akademisi, hingga civil society, diharapkan segera membentuk "Barisan Nasional Anti Jokowi".

Seruan itu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, melihat gelombang masa yang meminta agar Jokowi dimakzulkan dari jabatan presiden.

"Para aktivis, akademisi, civil society harus segera membentuk 'Barisan Nasional Anti Jokowi', untuk melawan tindakan Jokowi yang menyimpang selama ini," kata Muslim, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (24/3).


Dia menilai Jokowi telah merusak demokrasi dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang semakin marak terjadi. Bahkan dianggap sebagai sosok yang tidak mau mendengar suara rakyat, dan merasa paling benar sendiri.

"Jokowi melanggar UU dan melanggar sumpah jabatan. Bahkan menjadikan dirinya di atas UU. Itu kelakuan sebagai raja, semua keinginannya harus diikuti, kalau tidak, ditumpas," tegasnya.

"Barisan Nasional Anti Jokowi" kata Muslim, juga bertujuan mendidik Jokowi untuk menghormati etika dan hak asasi manusia (HAM) rakyat Indonesia, dengan tidak gemar ingkar janji, menipu, dan berbohong.

"Tidak gampang mengintervensi kepentingan politiknya, dan terlebih agar tidak lagi intervensi lembaga-lembaga penegak hukum demi kepentingan politik dan kekuasaannya. Dan tidak lagi mengintervensi pemerintahan yang akan datang," tutur Muslim.

Barisan itu, kata Muslim, juga dapat mengingatkan Jokowi bahwa jabatannya akan berakhir 20 Oktober 2024. Artinya, kekuasaannya kurang dari 7 bulan lagi.

"Demi menjaga nama dan wibawanya, Jokowi harus mengundurkan diri, atau Barisan Nasional Anti Jokowi memintanya mundur dengan kesadarannya seperti Pak Harto, memilih mundur demi kebaikan bangsa dan negara," pungkas Muslim.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

UPDATE

Dino Patti Djalal Endus Tim Siluman Mulai Bergerak

Minggu, 25 Oktober 2026 | 19:51

Trump Ancam Serang Iran Besok

Minggu, 25 Oktober 2026 | 19:50

Wajah Indonesia di WCCE 2026, Mulai Film Jumbo hingga Komedi Pandji

Minggu, 25 Oktober 2026 | 19:34

Survei: 64 Persen Publik Tidak Puas dengan Program MBG

Minggu, 25 Oktober 2026 | 19:21

Dino Patti Djalal Buka Suara soal Kabar Ketemu Dubes Singapura dan Saiful Mujani

Minggu, 25 Oktober 2026 | 18:46

Istiqomah Bela Palestina, Syahrul Aidi Dukung MUI Tolak Konser Andrea Bocelli

Minggu, 25 Oktober 2026 | 18:28

Zurich Topas Life Digugat ke PN Jaksel

Minggu, 25 Oktober 2026 | 18:06

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Anak-anak Korban Karhutla Diminta Tetap Semangat Belajar

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:37

Kedubes Singapura Tegaskan Kabar Pertemuan Saiful Mujani dan Dino Patti Djalal Hoaks

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:19

Selengkapnya