Berita

Prabowo Subianto bersama Joko Widodo/Net

Politik

Persiapkan Pemerintahan Baru, Prabowo harus Mundur dari Menhan

MINGGU, 24 MARET 2024 | 13:39 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Guna mempersiapkan pemerintahan baru, calon presiden (capres) pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto harus segera mundur dari jabatan Menteri Pertahanan (Menhan).

Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, jika hasil KPU sudah final maka Prabowo harus mundur dari jabatan Menhan.

"Mengapa Prabowo harus mundur? Agar fokus mempersiapkan pemerintahan baru. Bukan terus jadi anak buah, atau bawahan Joko Widodo (Jokowi)," kata Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (24/3).


Muslim menilai, Prabowo harus menegakkan wibawa sebagai presiden terpilih. Mengingat, jika tetap bertahan sebagai Menhan, maka Prabowo akan dianggap tidak percaya diri sudah memenangkan Pilpres 2024.

"Contohi Prof Mahfud MD, meski akhirnya kalah atau memang dikalahkan, mantan Ketua Majelis Nasional KAHMI itu mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam, itu ksatria. Jadi Prabowo sudah seharusnya mundur dari jabatannya sebagai Menhan, agar memastikan bukan sebagai anak buah Jokowi lagi dan tidak diintervensi oleh Jokowi karena bukan menterinya lagi," terang Muslim.

Apalagi kata Muslim, belakangan ini publik dikejutkan dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak menyalami Prabowo yang ada di depannya.

"Kan tak enak dilihatnya, presiden terpilih masih dilecehkan oleh Jokowi dengan tidak menyalaminya setelah Jokowi selesai bayar zakat, itu menghina. Jangan mau, dihina oleh orang yang pernah ditolongnya, meski dia presiden sekali pun. Jadi Prabowo segera lah mundur dari Menhan," pungkas Muslim.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Silfester Matutina Diduga Masuk List Saksi Sidang Ijazah Jokowi

Minggu, 25 Oktober 2026 | 04:00

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Ketua KPK Bakal Babak Belur Gara-gara Nusron

Senin, 26 Oktober 2026 | 13:02

UPDATE

Hashim Bantah Janjikan HP Gratis, Ngaku Dipelintir Media

Jumat, 30 Oktober 2026 | 00:13

Hemat Biaya Operasional, Drone Pertanian Frogs Bidik Program Cetak Sawah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 23:45

28 Jam Pemuda Bicara di Malang Usung Deklarasi ‘Sumpah Promptmuda’

Kamis, 29 Oktober 2026 | 23:24

Kemenkop dan Pertamina Patra Niaga Luncurkan Model Pengumpulan Minyak Jelantah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 22:59

Asap dan Sengsara

Kamis, 29 Oktober 2026 | 22:52

Sempat Ditahan, 19 Demonstran Sumpah Pemuda Dibebaskan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 22:38

32,7 Juta Investor Kecewa Nilai Saham Anjlok Imbas MSCI, Hashim: Saya Juga

Kamis, 29 Oktober 2026 | 22:12

PLN Siap Pasok Daya Andal untuk Jaringan Usaha Telkom Group

Kamis, 29 Oktober 2026 | 21:47

Tim Yaqut Hadirkan Saksi Meringankan dalam Sidang Kuota Haji

Kamis, 29 Oktober 2026 | 21:36

Singapura Panggil 10 Perusahaan RI soal Karhutla, Rosan: Investasi Tetap Terbuka

Kamis, 29 Oktober 2026 | 21:21

Selengkapnya