Berita

Prabowo Subianto bersama Joko Widodo/Net

Politik

Persiapkan Pemerintahan Baru, Prabowo harus Mundur dari Menhan

MINGGU, 24 MARET 2024 | 13:39 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Guna mempersiapkan pemerintahan baru, calon presiden (capres) pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto harus segera mundur dari jabatan Menteri Pertahanan (Menhan).

Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, jika hasil KPU sudah final maka Prabowo harus mundur dari jabatan Menhan.

"Mengapa Prabowo harus mundur? Agar fokus mempersiapkan pemerintahan baru. Bukan terus jadi anak buah, atau bawahan Joko Widodo (Jokowi)," kata Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (24/3).


Muslim menilai, Prabowo harus menegakkan wibawa sebagai presiden terpilih. Mengingat, jika tetap bertahan sebagai Menhan, maka Prabowo akan dianggap tidak percaya diri sudah memenangkan Pilpres 2024.

"Contohi Prof Mahfud MD, meski akhirnya kalah atau memang dikalahkan, mantan Ketua Majelis Nasional KAHMI itu mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam, itu ksatria. Jadi Prabowo sudah seharusnya mundur dari jabatannya sebagai Menhan, agar memastikan bukan sebagai anak buah Jokowi lagi dan tidak diintervensi oleh Jokowi karena bukan menterinya lagi," terang Muslim.

Apalagi kata Muslim, belakangan ini publik dikejutkan dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak menyalami Prabowo yang ada di depannya.

"Kan tak enak dilihatnya, presiden terpilih masih dilecehkan oleh Jokowi dengan tidak menyalaminya setelah Jokowi selesai bayar zakat, itu menghina. Jangan mau, dihina oleh orang yang pernah ditolongnya, meski dia presiden sekali pun. Jadi Prabowo segera lah mundur dari Menhan," pungkas Muslim.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya