Berita

Pemilu 2024/Ist

Politik

Rakyat Tenggelam Pesta Oligarki di Pemilu 2024

MINGGU, 24 MARET 2024 | 06:07 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan hasil Pemilu 2024, baik pilpres maupun pileg. Namun, sejumlah kalangan berharap sistem pemilu ke depan diperbaiki hingga menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat secara demokratis.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Taufik Hidayat atau akrab disapa Tope menilai Pemilu 2024 masih dimenangkan oleh kekuatan kapital oligarki.

Menurutnya, mereka yang tidak memiliki modal kapital berlimpah pasti tersingkir. Termasuk juga bagi mereka yang menolak menggadaikan diri pada para tuan modal.


"Politik jual beli suara akan membuat modal sosial kehilangan taji. Rakyat tenggelam dalam pesta oligarki, mengutuk Orde Baru tapi meniru tanpa malu," kata Tope dalam keterangannya, Minggu (24/3).

Pada Pemilu 2024 ini, ungkapnya, kaderisasi, artikulasi dan agregasi tereliminsasi dalam sistem politik transaksional, karena adanya variabel kapital. Sehingga, tegasnya, modal sosial partai politik tergerus oleh kekuatan kapital.

Tope mencontohkan, Partai Demokrat senantiasa konsisten membantu rakyat mulai dari kelahiran hingga kematiannya. Menurutnya, Partai Demokrat membantu warga dari anaknya terlahir, anaknya sekolah hingga lulus sekolah dibantu mendapatkan akses pekerjaan.

Namun, tegasnya, saat Pemilu 2024, warga tersebut memilih partai lain hanya karena diberi ongkos Rp200 ribu per orang. Sehingga dia menilai, rakyat ikut menikmati politik jual beli sambil teriak berantas korupsi.

"Terima kasih 444.314 warga Jakarta yang telah memberikan kepercayaan kepada partai Demokrat dalam pemilu 2024," kata Tope

Sebelumnya, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut partainya mengalami anomali di Pemilu 2024 yang cukup mengkhawatirkan untuk kehidupan demokrasi, termasuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam Pileg 2024, ucapnya, Demokrat menghadapi tantangan politik uang yang masif. Dia menyebut pertarungan di pileg bukan lagi soal gagasan namun perputaran uang yang besar.

"Fenomena vote buying, politik uang memang bukan fenomena yang baru, betul. tapi kali ini tahun 2024 ini ugal-ugalan luar biasa. betul. dari mana kita harus bisa menyiapkan uang luar biasa besar itu untuk mempertahankan kursi untuk mendapatkan kursi," kata AHY.

Diketahui, perolehan kursi Partai Demokrat untuk DPR RI mengalami penurunan meski ada sedikit peningkatan suara. Pada 2019, Partai Demokrat mendapatkan 52 kursi sedangkan 2024 hanya 42 kursi.

"Saya tidak mau mengatakan yang terpilih kembali punya uang besar sekali tidak juga. Tapi ya berat sekali untuk mempertahankan kursi ini," kata AHY.

Populer

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya