Berita

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono/RMOL

Politik

Kata AHY, Demokrat Tidak Pernah Tolak Pembangunan IKN

SABTU, 23 MARET 2024 | 20:53 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tiba-tiba curhat, saat berpidato dalam acara Silaturahmi dan Buka Bersama, di Hotel Four Season, Jalan Gatot Subroto, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Sabtu (23/3).

Dia menjelaskan, momen dirinya ditanya soal perubahan sikap terhadap pembangunan IKN terjadi saat dirinya berkunjungan ke Titik Nol, Penajam Paser, Kalimantan Timur, sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Saya ketika datang ke IKN dalam kapasitas sebagai Menteri ATR tentunya, ditanya wartawan, media, 'lho bukannya dulu AHY, Demokrat mengkritisi IKN? Kenapa sekarang mengatakan harus menyukseskan IKN?'," ujar dia.


AHY menjelaskan, dirinya tidak pernah menolak pembangunan IKN. Namun, lebih kepada mengkritisi soal dampak apa yang kira-kira muncul karena ibu kota dipindahkan ke Kalimantan Timur.

"Saya mengatakan, tolong dicek dengan baik. Kami menyampaikan kritik dengan tujuan yang baik. Ketika itu dalam masa pasca pandemi, kita fokus pada recovery, penyelamatan jiwa masyarakat sekaligus ekonomi rakyat," ucapnya.

"Tapi ketika situasinya sudah mulai membaik, ekonomi bisa tumbuh dengan lebih baik lagi, ya jangan sampai tidak bisa sukses proyek besar ini," sambung AHY.

Maka dari itu, putra sulung Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengklaim, Demokrat tidak berubah sikap tapi menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

"Itu adalah bentuk bagaimana ketika oposisi juga menjalankan tugasnya dengan baik. Tetapi ketika diberikan peran di dalam pemerintahan, kita harus buktikan kita bisa bekerja dengan baik. Itulah jiwa ksatria Demokrat," demikian AHY menambahkan.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya