Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Advokat Uni Eropa Minta Perjanjian Pertanian dan Perikanan dengan Maroko Dilanjutkan

JUMAT, 22 MARET 2024 | 12:27 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Advokat Jenderal Pengadilan Eropa, Tamara Capeta menyampaikan hasil analisanya terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang membatalkan perjanjian pertanian dan perikanan Maroko-Uni Eropa.

Menurut keterangan yang diterima redaksi pada Jumat (22/3), apa yang dipaparkan Capeta bukanlah suatu putusan dan bukan pula putusan pengadilan, melainkan suatu analisa yang diajukan kepada Mahkamah dalam perspektif pertimbangan para hakim.

Sementara putusan akhir baru akan disampaikan oleh pengadilan Eropa pada paruh kedua tahun 2024.


Capeta merekomendasikan untuk membatalkan keputusan Pengadilan Tingkat Pertama dan menjaga validitas perjanjian pertanian antara
Maroko dan Uni Eropa.

"Legalitas dan keabsahan Perjanjian Pertanian dipastikan. Perjanjian ini harus dipertahankan sesuai ketentuannya saat ini," kata dia.

Menurut Capeta, tujuan bersama Maroko dan Uni Eropa adalah bergerak menuju kerangka kontrak modern yang saling menguntungkan, terkait dengan pembangunan sosio-ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan pelestarian sumber daya perikanan.

Apa yang disampaikan Capeta, tentu mengundang kemarahan kelompok Polisario yang mengklaim sebagai pihak yang berhak atas Sahara Barat dan organisasi-organisasi yang mendukungnya.

Lebih jauh Capeta, menyampaikan bahwa Polisario tidak diakui sebagai wakil masyarakat Sahara Barat baik oleh PBB maupun Uni Eropa.

"Polisario tidak pernah dipilih oleh masyarakat. Klaim Polisario bahwa mereka akan menjadi satu-satunya perwakilan Sahara tidak sejalan dengan posisi Uni Eropa," tegas Capeta.

Mengacu pada hukum internasional, ia menegaskan kembali bahwa Maroko adalah satu-satunya otoritas yang berwenang untuk membuat perjanjian dengan Uni Eropa yang mencakup provinsi-provinsi selatan.

"Oleh karena itu, Polisario tidak memiliki kualitas atau kapasitas untuk menyelesaikan perjanjian," kata Capeta.

Analisis Advokat Uni Eropa menggarisbawahi keunggulan Inisiatif Otonomi Maroko.

Dalam hal ini Capeta juga menggarisbawahi bahwa sejak tahun 2018, dukungan terhadap Rencana Otonomi yang diajukan oleh Kerajaan Maroko pada tahun 2007 tampaknya semakin meningkat.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya