Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Advokat Uni Eropa Minta Perjanjian Pertanian dan Perikanan dengan Maroko Dilanjutkan

JUMAT, 22 MARET 2024 | 12:27 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Advokat Jenderal Pengadilan Eropa, Tamara Capeta menyampaikan hasil analisanya terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang membatalkan perjanjian pertanian dan perikanan Maroko-Uni Eropa.

Menurut keterangan yang diterima redaksi pada Jumat (22/3), apa yang dipaparkan Capeta bukanlah suatu putusan dan bukan pula putusan pengadilan, melainkan suatu analisa yang diajukan kepada Mahkamah dalam perspektif pertimbangan para hakim.

Sementara putusan akhir baru akan disampaikan oleh pengadilan Eropa pada paruh kedua tahun 2024.


Capeta merekomendasikan untuk membatalkan keputusan Pengadilan Tingkat Pertama dan menjaga validitas perjanjian pertanian antara
Maroko dan Uni Eropa.

"Legalitas dan keabsahan Perjanjian Pertanian dipastikan. Perjanjian ini harus dipertahankan sesuai ketentuannya saat ini," kata dia.

Menurut Capeta, tujuan bersama Maroko dan Uni Eropa adalah bergerak menuju kerangka kontrak modern yang saling menguntungkan, terkait dengan pembangunan sosio-ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan pelestarian sumber daya perikanan.

Apa yang disampaikan Capeta, tentu mengundang kemarahan kelompok Polisario yang mengklaim sebagai pihak yang berhak atas Sahara Barat dan organisasi-organisasi yang mendukungnya.

Lebih jauh Capeta, menyampaikan bahwa Polisario tidak diakui sebagai wakil masyarakat Sahara Barat baik oleh PBB maupun Uni Eropa.

"Polisario tidak pernah dipilih oleh masyarakat. Klaim Polisario bahwa mereka akan menjadi satu-satunya perwakilan Sahara tidak sejalan dengan posisi Uni Eropa," tegas Capeta.

Mengacu pada hukum internasional, ia menegaskan kembali bahwa Maroko adalah satu-satunya otoritas yang berwenang untuk membuat perjanjian dengan Uni Eropa yang mencakup provinsi-provinsi selatan.

"Oleh karena itu, Polisario tidak memiliki kualitas atau kapasitas untuk menyelesaikan perjanjian," kata Capeta.

Analisis Advokat Uni Eropa menggarisbawahi keunggulan Inisiatif Otonomi Maroko.

Dalam hal ini Capeta juga menggarisbawahi bahwa sejak tahun 2018, dukungan terhadap Rencana Otonomi yang diajukan oleh Kerajaan Maroko pada tahun 2007 tampaknya semakin meningkat.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya