Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Advokat Uni Eropa Minta Perjanjian Pertanian dan Perikanan dengan Maroko Dilanjutkan

JUMAT, 22 MARET 2024 | 12:27 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Advokat Jenderal Pengadilan Eropa, Tamara Capeta menyampaikan hasil analisanya terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang membatalkan perjanjian pertanian dan perikanan Maroko-Uni Eropa.

Menurut keterangan yang diterima redaksi pada Jumat (22/3), apa yang dipaparkan Capeta bukanlah suatu putusan dan bukan pula putusan pengadilan, melainkan suatu analisa yang diajukan kepada Mahkamah dalam perspektif pertimbangan para hakim.

Sementara putusan akhir baru akan disampaikan oleh pengadilan Eropa pada paruh kedua tahun 2024.


Capeta merekomendasikan untuk membatalkan keputusan Pengadilan Tingkat Pertama dan menjaga validitas perjanjian pertanian antara
Maroko dan Uni Eropa.

"Legalitas dan keabsahan Perjanjian Pertanian dipastikan. Perjanjian ini harus dipertahankan sesuai ketentuannya saat ini," kata dia.

Menurut Capeta, tujuan bersama Maroko dan Uni Eropa adalah bergerak menuju kerangka kontrak modern yang saling menguntungkan, terkait dengan pembangunan sosio-ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan pelestarian sumber daya perikanan.

Apa yang disampaikan Capeta, tentu mengundang kemarahan kelompok Polisario yang mengklaim sebagai pihak yang berhak atas Sahara Barat dan organisasi-organisasi yang mendukungnya.

Lebih jauh Capeta, menyampaikan bahwa Polisario tidak diakui sebagai wakil masyarakat Sahara Barat baik oleh PBB maupun Uni Eropa.

"Polisario tidak pernah dipilih oleh masyarakat. Klaim Polisario bahwa mereka akan menjadi satu-satunya perwakilan Sahara tidak sejalan dengan posisi Uni Eropa," tegas Capeta.

Mengacu pada hukum internasional, ia menegaskan kembali bahwa Maroko adalah satu-satunya otoritas yang berwenang untuk membuat perjanjian dengan Uni Eropa yang mencakup provinsi-provinsi selatan.

"Oleh karena itu, Polisario tidak memiliki kualitas atau kapasitas untuk menyelesaikan perjanjian," kata Capeta.

Analisis Advokat Uni Eropa menggarisbawahi keunggulan Inisiatif Otonomi Maroko.

Dalam hal ini Capeta juga menggarisbawahi bahwa sejak tahun 2018, dukungan terhadap Rencana Otonomi yang diajukan oleh Kerajaan Maroko pada tahun 2007 tampaknya semakin meningkat.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya