Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Advokat Uni Eropa Minta Perjanjian Pertanian dan Perikanan dengan Maroko Dilanjutkan

JUMAT, 22 MARET 2024 | 12:27 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Advokat Jenderal Pengadilan Eropa, Tamara Capeta menyampaikan hasil analisanya terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang membatalkan perjanjian pertanian dan perikanan Maroko-Uni Eropa.

Menurut keterangan yang diterima redaksi pada Jumat (22/3), apa yang dipaparkan Capeta bukanlah suatu putusan dan bukan pula putusan pengadilan, melainkan suatu analisa yang diajukan kepada Mahkamah dalam perspektif pertimbangan para hakim.

Sementara putusan akhir baru akan disampaikan oleh pengadilan Eropa pada paruh kedua tahun 2024.


Capeta merekomendasikan untuk membatalkan keputusan Pengadilan Tingkat Pertama dan menjaga validitas perjanjian pertanian antara
Maroko dan Uni Eropa.

"Legalitas dan keabsahan Perjanjian Pertanian dipastikan. Perjanjian ini harus dipertahankan sesuai ketentuannya saat ini," kata dia.

Menurut Capeta, tujuan bersama Maroko dan Uni Eropa adalah bergerak menuju kerangka kontrak modern yang saling menguntungkan, terkait dengan pembangunan sosio-ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan pelestarian sumber daya perikanan.

Apa yang disampaikan Capeta, tentu mengundang kemarahan kelompok Polisario yang mengklaim sebagai pihak yang berhak atas Sahara Barat dan organisasi-organisasi yang mendukungnya.

Lebih jauh Capeta, menyampaikan bahwa Polisario tidak diakui sebagai wakil masyarakat Sahara Barat baik oleh PBB maupun Uni Eropa.

"Polisario tidak pernah dipilih oleh masyarakat. Klaim Polisario bahwa mereka akan menjadi satu-satunya perwakilan Sahara tidak sejalan dengan posisi Uni Eropa," tegas Capeta.

Mengacu pada hukum internasional, ia menegaskan kembali bahwa Maroko adalah satu-satunya otoritas yang berwenang untuk membuat perjanjian dengan Uni Eropa yang mencakup provinsi-provinsi selatan.

"Oleh karena itu, Polisario tidak memiliki kualitas atau kapasitas untuk menyelesaikan perjanjian," kata Capeta.

Analisis Advokat Uni Eropa menggarisbawahi keunggulan Inisiatif Otonomi Maroko.

Dalam hal ini Capeta juga menggarisbawahi bahwa sejak tahun 2018, dukungan terhadap Rencana Otonomi yang diajukan oleh Kerajaan Maroko pada tahun 2007 tampaknya semakin meningkat.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya