Berita

Representative Image/Net

Bisnis

Meski Pindah ke IKN, Pusat Kegiatan Operasional BI Tetap di Jakarta

JUMAT, 22 MARET 2024 | 12:25 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Bank Indonesia (BI) akan ikut bersama pemerintah untuk berkantor pusat di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Hal tersebut diungkapkan Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam konferensi pers yang dikutip Jumat (22/3).

“Insya Allah 17 Agustus kami akan bersama juga ikut dengan pemerintah berkantor pusat di IKN,” kata Perry.


Meski demikian, Perry menjelaskan bahwa Jakarta masih akan menjadi pusat kegiatan operasional walaupun kantor BI akan pindah ke ibu kota baru.

Hal tersebut, kata Perry, dikarenakan sebagian besar pembayaran, moneter, cadangan devisa, hingga sektor keuangan ada di Jakarta.

“Itu kantor pusatnya, tapi tentu saja operasinya ya kan BI punya cabang di seluruh Indonesia. Tentu saja Jakarta tetap akan menjadi suatu pusat kegiatan karena operasional sebagian besar pembayaran, moneter, cadangan devisa, sektor keuangan ada di Jakarta,” jelas Perry.

Meski nantinya kantor BI telah pindah ke IKN, gubernur BI itu memastikan bahwa aktivitas perumusan kebijakan tidak akan berpengaruh. Sebab, akan dilakukan secara hybrid seperti sejak Covid-19, di mana BI sudah terbiasa memanfaatkan teknologi digital dalam seluruh kegiatan operasionalnya.

“Pola kerjanya sudah pola kerja hybrid, seperti sekarang Pak Juda meski sedang dinas di Basel, 2 hari ini ikut RDG (rapat dewan gubernur) dan itu sah sesuai peraturan dewan gubernur, sehingga kedudukannya di sana, kegiatan, tugas-tugas BI bisa digital, virtual,” sambungnya.

Adapun kantor BI sendiri saat ini masih dalam tahap pembangunan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Perry Warjiyo sebelumnya sudah melakukan peletakan batu pertama (ground breaking) pada November tahun lalu, sebagai tanda dimulainya pembangunan kantor pusat BI di Kalimantan Timur.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya