Berita

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja/RMOL

Politik

Jelang PHPU di MK, Bawaslu Kumpulkan Data Dugaan Pelanggaran yang Libatkan Penyelenggara Pemilu

KAMIS, 21 MARET 2024 | 20:26 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Jelang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengumpulkan data dugaan pelanggaran.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menerangkan, jajarannya di tingkat pusat hingga daerah masih terus bekerja untuk mencatat dugaan pelanggaran yang ditemukan dari pengawasan atau laporan-laporan.

"Sekarang kami menyiapkan teman-teman untuk data penanganan pelanggaran," ujar Bagja kepada wartawan, Kamis (21/3).


Dia menjelaskan, beberapa penanganan pelanggaran yang dikumpulkan dan telah masuk antara lain terkait tahapan pencoblosan dan penghitungan suara.

"Data terkait dengan hasil pengawasan pada hari-H dan juga pada hari sebelum, selama, dan sesudah pemungutan dan penghitungan suara," sambungnya mengurai.

Bahkan, Anggota Bawaslu RI dua periode itu menyebutkan data penanganan pelanggaran yang turut dikumpulkan untuk menghadapi PHPU di MK.

"Kemudian juga ada yang kemudian penanganan pelanggaran yang berkaitan dengan permasalahan di rekapitulasi kemarin, yang kemudian diindikasikan melibatkan penyelenggara," ucapnya.

"Misalnya, itu juga kita sedang usut untuk kita telusuri, untuk ditindaklanjuti," demikian Bagja menambahkan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya