Berita

Ilustrasi logo PPP/Net

Politik

Cuma 8 Parpol Lolos Parliamentary Threshold, PPP Tergusur dari Parlemen

RABU, 20 MARET 2024 | 23:30 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Hasil pemilihan legislatif (Pileg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Rabu malam (20/3), mencatat hanya 8 partai politik (parpol) yang berhak mendapat kursi di parlemen.

Hal tersebut diperoleh berdasarkan hasil pencermatan Kantor Berita Politik RMOL terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional, yang ditetapkan di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3).

Dari total 18 parpol yang mengikuti pileg dalam rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024, hanya 8 parpol yang mampu memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen.  


Adapun 8 parpol yang berhak mendapat jatah kursi di DPR RI adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Sementara, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang pada Pemilu Serentak 2019 berhasil mendapat kursi DPR, pada Pemilu Serentak 2024 justru mengalami kegagalan. Total suara yang diraih PPP tidak mencapai batas minimal 4 persen.

Selain PPP, juga terdapat 9 parpol peserta Pemilu Serentak 2024 lainnya yang tidak berhasil lolos batasan 4 persen suara nasional untuk mendapat jatah kursi di DPR RI. Yaitu Perindo, Gelora, Hanura, Buruh, Ummat, PBB, Garuda, dan PKN.

Berikut daftar perolehan dan persentase suara 18 parpol nasional di 38 provinsi dan 128 wilayah pemilihan luar negeri:

1. PDIP: 25.387.278 (16,72 persen)
2. Golkar: 23.208.654 (15,29 persen)
3. Gerindra: 20.071.708 (13,22 persen)
4. PKB: 16.115.655 (10,62 persen)
5. Nasdem: 14.660.516 (9,66 persen)
6. PKS: 12.781.353 (8,42 persen)
7. Demokrat: 11.283.160 (7,43 persen)
8. PAN: 10.984.003 (7,24 persen)
9. PPP: 5.878.777 (3,87 persen)
10. PSI: 4.260.169 (2,806 persen)
11. Perindo: 1.955.154 (1,29 persen)
12. Gelora: 1.281.991 (0,84 persen)
13. Hanura: 1.094.588 (0,72 persen)
14. Buruh: 972.910 (0,64 persen)
15. Ummat: 642.545 (0,42 persen)
16. PBB: 484.486 (0,32 persen)
17. Garuda: 406.883 (0,27 persen)
18. PKN: 326.800 (0,215 persen).

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya