Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, mengklaim sudah mengantongi bukti-bukti kecurangan Pemilu 2024 yang mengakibatkan Ganjar-Mahfud kalah di kantong-kantong suara PDIP. Oleh karenanya, Tim Hukum Ganjar-Mahfud bakal melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Demikian diungkapkan Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis kepada wartawan di Posko Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Rabu (20/3).
“Saya sebagai Deputi Hukum dari palson 03 Ganjar itu ikut kampanye ke bebarapa tempat, saya tidak pernah percaya kenapa Ganjar Mahfud itu tidak bisa menang di Bali, padahal itu strongholdnya PDIP, kenapa Ganjar kalah di Jateng. Kenapa Ganjar kalah di Sulawesi Utara, unbelievable. NTT juga," ungkap Todung.
Dengan indikasi-indikasi tersebut, Todung meyakini ada sesuatu yang salah atau dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.
"Jadi buat saya, there is something wrong with the election. Ada yang salah dengan proses pemilihan umum. bukan kita menolak pemilu tapi kita ingin memperbaiki dan mengoreksi kesalahan-kesalahan itu," kata dia.
Atas dasar itu, Todung menegaskan paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud siap melayangkan gugatan sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kami dari paslon 03 pasti akan ke MK. Kami sudah siap dengan permohonan kami, dengan bukti-bukti, dengan saksi-saksi fakta, dengan ahli-ahli yang kami ajukan," tegasnya.
Lebih lanjut, ia berharap MK bisa membuka pintu kesempatan seluas-luasnya kepada pihak yang merasa tak puas dengan hasil-hasil Pemilu 2024.
"Mudah-mudahan mahkamah kosntitusi memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kami, kepada semua pemohon untuk menyampaikan isi permohonannya dengan semua argumentasinya," ungkapnya.
"Karena kalau Mahkamah Konstitusi hanya membatasi pada prolehan suara dan perbedaan perolehan suara, menjadi Mahkamah Kalkulator, itu tidak akan menyelesaikan persoalan," demikian Todung.
