Berita

Pakar hukum tata negara Refly Harun dari mobil komando saat berunjuk rasa di depan Kantor Pusat Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (20/3)/RMOL

Politik

Refly Harun Teriak Kecurangan Pemilu di Depan KPU

RABU, 20 MARET 2024 | 18:06 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) sudah terjadi sebelum hari pemungutan suara dilakukan pada Rabu 14 Februari 2024 lalu.

Klaim itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara, Refly Harun dari mobil komando saat berunjuk rasa di depan Kantor Pusat Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (20/3).

"Kita kumpul di sini sekedar untuk menyaksikan babak akhir dari proses pemilu yang curang. Sekali lagi, pemilu yang curang, jadi kalau kita bicara tentang kecurangan, kecurangan itu sudah terjadi sebelum hari ini, sebelum pencoblosan, sudah terjadi," kata Refly yang disambut riuh massa unjuk rasa.


Lanjut Refly, kecurangan tampak ketika bergulirnya isu kepemimpinan presiden Jokowi selama 3 periode.

"Bahkan sebelumnya menginginkan menjadi 3 periode, padahal kita tahu Undang-Undang Dasar 1945 yang diubah ketika Reformasi membatasi jabatan hanya 2 periode saja," jelas Refly.

"Tetapi kekuasaan selalu seragam, kekuasaan selalu ingin dikangkangi, padahal seharusnya kekuasaan dipergilirkan kepada semua anak bangsa," tegasnya.

Itu sebabnya, Refly Harun menilai Pemilu 2024 adalah pemilu yang curang. Seperti diketahui, KPU akan mengumumkan hasil Pemilu Serentak 2024 pada hari ini.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya