Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri/RMOL
Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi Abdurrachman hingga mantan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi berupa pemerasan atau pungutan liar di Rutan Cabang KPK.
Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, hari ini, Rabu (20/3), tim penyidik memeriksa 9 orang narapidana korupsi sebagai saksi.
"Hari ini bertempat di Lapas Kelas I Sukamiskin, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi," kata Ali kepada wartawan, Rabu siang (20/3).
Narapidana kasus korupsi yang diperiksa, yakni Nurdin Abdullah selaku mantan Gubernur Sulsel, Hiendra Soebroto selaku Direktur Utama (Dirut) PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT), Ferdy Yusman selaku kerabat mantan Sekretaris MA Nurhadi, Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah selaku mantan auditor BPK Jawa Barat.
Selanjutnya, Herman Mayori selaku mantan Kepala Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba, Kiagus Emil Fahmy Cornain selaku pemilik PT Ayodya Multi Sarana (AMS), La Ode Muhammad Rusdianto Emba selaku adik mantan Bupati Muba La Ode Muhammad Rusman Emba, M Naim Fahmi selaku mantan pemeriksa pajak di Kantor Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA), dan Nurhadi Abdurrachman selaku mantan Sekretaris MA.
Pada Jumat (15/3), KPK mengumumkan 15 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan atau pungli di Rutan cabang KPK.
Para tersangka dimaksud, yakni Achmad Fauzi (AF) selaku Kepala Rutan cabang KPK, Hengki (HK), Deden Rochendi (DR) selaku Plt Kepala cabang Rutan KPK periode 2018, Sopian Hadi (SH), Ristanta (RT) selaku Plt Kepala Cabang Rutan KPK periode 2021.
Selanjutnya, Ari Rahman Hakim (ARH), Agung Nugroho (AN), Eri Angga Permana (EAP), Muhammad Ridwan (MR), Suharlan (SH), Ramadhan Ubaidillah A (RUA), Mahdi Aris (MHA), Wardoyo (WD), Muhammad Abduh (MA), dan Ricky Rachmawanto (RR)
Para tersangka menawarkan fasilitas eksklusif kepada para tahanan KPK. Besaran uang untuk mendapatkan fasilitas eksklusif tersebut, para tahanan dipatok untuk membayar Rp300 ribu sampai dengan Rp20 juta yang disetorkan secara tunai maupun melalui rekening bank penampung dan dikendalikan oleh "lurah" dan koordinator tempat tinggal (korting).
Mengenai pembagian besaran uang yang diterima para tersangka juga bervariasi sesuai dengan posisi dan tugasnya yang dibagikan per bulan, mulai dari Rp500 ribu sampai dengan Rp10 juta.
