DPR Sebut Rumah Dinas Menteri di IKN Belum Urgent

Pembangunan rumah dinas menteri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menelan anggaran sampai dengan Rp14 miliar per unit.

Anggota Komisi II DPR RI Wahyu Sanjaya menilai pembangunan rumah dinas menteri di IKN belum terlalu mendesak. Ia menyarankan anggaran dipakai untuk pembangunan infrastruktur penunjang terlebih dahulu, seperti bangunan kementerian dan lembaga.

"Sudah (rumah dinas menteri) belakangan aja. Kalau perlu kan di sana bisa kita nginep di hotel," kata Wahyu.

Meski begitu, Wahyu berpendapat, nilai rumah dinas menteri sebesar Rp14 miliar cukup baik untuk investasi jangka panjang.

"Cuma kan kita juga harus melihat pola konstruksinya itu seperti apa, luasan bangunan, dan yang paling penting urgensinya seperti apa," kata Wahyu.