Sorotan PBB soal Netralitas Jokowi di Pilpres Merupakan Tamparan Keras

Sidang Komite Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang menyorot netralitas Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2024 ditanggapi Jurubicara Timnas Anies-Muhaimin (Amin), Billy David Nerotumilena.

"Tentu kita perlu melihat itu sebagai tamparan keras bagi pemerintah, di mana isu yang harusnya menjadi isu domestik justru menjadi perhatian internasional," kata Billy, lewat video singkat yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Senin (18/3).

Seperti diberitakan, anggota Komite HAM PBB, Bacre Waly Ndiaye, mempertanyakan, mengapa pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang notabene putra sulung Presiden Jokowi bisa lolos, jelang pendaftaran pasangan calon.

Bacre juga meminta kepastian, apakah sudah dilakukan pemeriksaan terhadap netralitas Jokowi dan aparatur pemerintahan pada pelaksanaan Pilpres 2024.

Menanggapi hal itu, Billy mengatakan, Indonesia seharusnya mampu menjelaskan isu netralitas itu, demi menjaga kepercayaan dunia internasional.

"Dengan teguran semacam ini, saya rasa setelah 14 Februari perhatian publik, bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri, terus meningkat, dan pemerintah perlu mengambil langkah serius atas hal itu," pungkas Billy.