Berita

Plh Sekda Kota Bandung, Hikmat Ginanjar/Ist

Nusantara

Plh Sekda Kota Bandung Pengganti Ema Sumarna Miliki Harta Rp3,6 M

MINGGU, 17 MARET 2024 | 11:35 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliyono resmi menunjuk Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, Hikmat Ginanjar sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda).

Hikmat Ginanjar menggantikan Ema Sumarna yang ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan suap proyek Bandung Smart City oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dikutip dari Kantor Berita RMOLJabar, posisi Plh Sekda Kota Bandung diisi Hikmat Ginanjar mulai Jumat kemarin kemarin (15/3).


Hikmat diketahui memiliki harta kekayaan Rp 3.060.563.064 atau Rp3,6 miliar.

Hal ini dilihat dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK pada Minggu (17/3). Hikmat terakhir kali menyetorkan LHKPN pada 21 Maret 2023 untuk periodik 2022.

Harta terbanyak Hikmat berasal dari satu bidang tanah dan bangunan di Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp2,6 miliar. Lalu Hikmat pun memiliki sejumlah kendaraan sebagai tunggangannya.

Adapun 4 kendaraan tersebut meliputi mobil Suzuki Swift tahun 2008 Rp80 juta, mobil Datsun Go tahun 2019 Rp95 juta, motor Yamaha Xmax tahun 2022 Rp40 juta dan motor Royal Enfile tahun 2022 Rp100 juta. Sehingga alat transportasi yang dimiliki Hikmat mencapai Rp315 juta.

Kemudian penyumbang lainnya ada harta bergerak lainnya milik Hikmat Rp75,39 juta serta kas dan setara kas sekitar Rp70,17 juta. Hikmat tercatat tidak memiliki utang sepeser pun.

Sekadar informasi, Hikmat Ginanjar lahir di Bandung pada 1964 dan lulusan S2 Ilmu Pemerintahan. Hikmat adalah Kepala Disdik Kota Bandung sejak 2019 hingga sekarang.

"Saya berharap beliau dapat menjalankan amanah ini dengan baik untuk mewujudkan pelayanan publik prima bagi masyarakat," kata Bambang Tirtoyuliyono.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya