Berita

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto/Rep

Politik

Ganjar Dilaporkan ke KPK

PDIP Endus IPW Ada Afiliasi dengan PSI

MINGGU, 17 MARET 2024 | 02:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merespons pelaporan terhadap Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo oleh Indonesia Police Watch (IPW) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penerimaan gratifikasi.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menilai bahwa pelaporan tersebut terkesan mengada-ada dan mencari-cari kesalahan yang sebetulnya tidak ada. Dia menyebut pelaporan IPW tersebut merupakan upaya menghabisi pihak-pihak yang kritis terhadap proses Pemilu 2024.

“Ya itu suatu hal yang terjadi di mana mereka yang bersikap kritis kemudian digunakan berbagai instrumen hukum. Termasuk terhadap Pak Ganjar Pranowo, dengan pengajuan terhadap dugaan yang dicari-cari terkait dengan penyalahgunaan kewenangan,” kata Hasto dalam sebuah wawancara eksklusif yang disiarkan di Kanal YouTube Liputan6, dikutip Sabtu malam (16/3).


Selain itu, Hasto juga merasa tak heran pihak-pihak yang melaporkan Ganjar Pranowo ke KPK tersebut berafiliasi dengan partai politik yang menjadi pendukung salah satu paslon di Pilpres 2024 dan dekat dengan kekuasaan. Terlebih, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso merupakan Ketua DPD PSI Bogor.

“Dan itu kan juga memiliki afiliasi dari PSI,” tukasnya.

Ganjar Pranowo sendiri sudah membantah tegas perihal tuduhan IPW lewat pelaporan ke lembaga antirasuah terkait dugaan penerimaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi penjamin kreditur di Bank Jateng.

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu menegaskan bahwa pihaknya tak menerima gratifikasi sebagaimana dilaporkan oleh IPW ke lembaga antirasuah.

“Saya tidak pernah terima gratifikasi seperti yang dia laporkan,” tegas Ganjar kepada wartawan, Selasa lalu (5/3).

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya