Tangkapan layar yang memperlihatkan seorang petugas menghalangi reporter CCTV melaporkan ledakan di Sanshe, hari Rabu (13/3)./VOA
Persatuan Wartawan Seluruh China (ACJA) memprotes larangan liputan ledakan di sebuah perumahan di Kota Sanshe, Provinsi Hebei, hari Rabu lalu (13/3). Pihak berwenang dilaporkan melakukan intervensi secara fisik ketika beberapa wartawan media pemerintah sedang melakukan liputan langsung dari lokasi ledakan.
Media pemerintah melaporkan puluhan orang terluka dalam peristiwa ini. Sementara korban tewas sebanyak tujuh orang. Ledakan di gedung berlantai empat itu meninggalkan lubang besar yang tampak mengerikan.
Pihak berwenang setempat mengatakan kepada media China bahwa ledakan itu disebabkan oleh kebocoran pipa gas bawah tanah.
Wartawan China dari berbagai media bergegas ke lokasi kejadian beberapa jam setelah ledakan, di antaranya adalah wartawan dari
China Central Television (CCTV),
People’s Daily dan
Xinhua.
Ketika sedang melaporkan kejadian itu, seorang pria berpakaian hitam, mendekati reporter
CCTV dan memblokir kamera.
Selain itu, kru
CCTV yang mengenakan rompi media berwarna biru ditangkap oleh sekitar selusin petugas keamanan sebelum mereka digiring pergi. Adegan ini diunggah salah seorang reporter di akun media sosial.
Tidak terima kejadian itu, ACJA pada Rabu malam mengeluarkan pernyataan melalui akun
WeChat. Dalam pernyataannya, ACJA mengatakan, wartawan harus melakukan liputan karena masyarakat ingin tahu lebih banyak tentang insiden yang terkait langsung dengan keselamatan publik yang serius dan signifikan ini.
ACJA juga mengatakan, kehadiran wartawan di lokasi kejadian seharusnya tidak menjadi masalah karena mereka sedang menjalankan kewajiban yakni menjaga hak publik untuk mengetahui keutuhan peristiwa.
ACJA juga mengatakan, siaran pers resmi atau sejenisnya yang disampaikan otoritas tidak dapat menggantikan pemberitaan media.
“Dengan tidak adanya reporter terlatih yang datang dari tempat kejadian, masyarakat hanya mempunyai dua sumber informasi. Salah satunya melalui pernyataan resmi; yang kedua adalah berbagai informasi yang tersebar di internet,” tulis ACJA seperti dikutip dari
VOA.
“Namun pernyataan resmi tidak akan menjelaskan secara rinci, sementara informasi yang tersebar di internet berpotensi menyebarkan rumor. Oleh karena itu, peran media profesional sangatlah penting,” sambung ACJA.
Asosiasi tersebut mengakhiri pernyataannya dengan mengatakan pihak berwenang tidak boleh secara kasar mencampuri atau mengganggu pekerjaan jurnalis.
Anggota media pemerintah China jarang terlihat dilecehkan secara fisik oleh pihak berwenang, terutama saat siaran langsung.
Selain ACJA, asosiasi perdagangan nasional yang mewakili jurnalis China, membela hak anggotanya untuk bekerja dan diperlakukan dengan hormat.
Lebih dari 24 jam kemudian, insiden tersebut menjadi topik pencarian nomor satu di platform media sosial
Weibo, dengan 440 juta penayangan atau sepertiga dari 1,4 miliar penduduk China.
Namun pada Kamis malam, topik tersebut tidak terlihat di antara 10 topik “pencarian terpopuler” di
Weibo.
Banyak komentator di
Weibo menyatakan dukungannya kepada para reporter dan menunjuk pada tindakan aparat penegak hukum sebagai contoh kekuasaan yang tidak terkendali yang dimiliki oleh banyak lapisan negara satu partai.
Ketika pihak berwenang setempat di Hebei menjelaskan bahwa siaran langsung reporter
CCTV diinterupsi karena “masalah keamanan,” salah seorang pengguna
Weibo menjawab, “Ancaman nyata terhadap keselamatan kami adalah pelanggaran terhadap hak publik untuk mengetahui dan hak jurnalis untuk melakukan pekerjaan mereka.”
Pada hari Kamis, sebuah pernyataan diposting oleh “pusat komando yang bertanggung jawab atas insiden ledakan dan kebakaran,” yang mengakui kesalahan penanganan situasi di mana wartawan “terpaksa meninggalkan tempat kejadian.”
“Sepertinya teknik
weiwen pihak berwenang digunakan pada perwakilan media pemerintah, sungguh ironis,” kata seorang komentator China di
Twitter atau
X.
Weiwen adalah istilah yang digunakan pemerintah untuk menggambarkan upaya menjaga stabilitas sosial. Hal ini sering dilihat di dalam dan luar negeri sebagai cara pemerintah untuk menekan perbedaan pendapat, atau potensi perbedaan pendapat.
