Berita

Jurubicara Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhamad Iqbal/Net

Politik

Dugaan 10 WNI jadi Tentara Bayaran Ukraina Harus Didalami

SABTU, 16 MARET 2024 | 07:17 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kabar ada 10 WNI yang menjadi tentara bayaran Ukraina telah diketahui Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Meski demikian, Kemlu melihat informasi tersebut masih perlu didalami.

"Informasi tersebut perlu didalami lebih lanjut," kata Jurubicara Kemlu, Lalu Muhamad Iqbal, melalui keterangannya di Jakarta, Jumat (15/3).

Selain perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut, Lalu menyarankan kepada awak media untuk mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut kepada pihak Rusia secara langsung.


"Silakan bertanya kepada (Kedutaan) Rusia mengenai data yang mereka miliki," imbuhnya.

Sebelumnya, Kedutaan Besar Federasi Rusia di Indonesia merilis data dari Kementerian Pertahanan Rusia yang mencatat dan mendata semua tentara bayaran asing yang tiba di Ukraina untuk ikut bertempur.

Dalam catat yang dimiliki Rusia, sejak 24 Februari 2022, terdapat sekitar 13.387 tentara bayaran asing yang memasuki Ukraina. Dari jumlah tersebut, 5.962 tentara bayaran asing telah tewas.

Mereka juga menyebut Polandia menjadi penyumbang tentara bayaran paling banyak, sekitar 2.960 orang, dengan 1.497 di antaranya telah tewas.

Tak hanya itu, Rusia juga mencatat ada 10 tentara bayaran dari Indonesia, di mana 4 orang di antaranya telah tewas.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya