Berita

Jurubicara Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhamad Iqbal/Net

Politik

Dugaan 10 WNI jadi Tentara Bayaran Ukraina Harus Didalami

SABTU, 16 MARET 2024 | 07:17 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kabar ada 10 WNI yang menjadi tentara bayaran Ukraina telah diketahui Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Meski demikian, Kemlu melihat informasi tersebut masih perlu didalami.

"Informasi tersebut perlu didalami lebih lanjut," kata Jurubicara Kemlu, Lalu Muhamad Iqbal, melalui keterangannya di Jakarta, Jumat (15/3).

Selain perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut, Lalu menyarankan kepada awak media untuk mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut kepada pihak Rusia secara langsung.


"Silakan bertanya kepada (Kedutaan) Rusia mengenai data yang mereka miliki," imbuhnya.

Sebelumnya, Kedutaan Besar Federasi Rusia di Indonesia merilis data dari Kementerian Pertahanan Rusia yang mencatat dan mendata semua tentara bayaran asing yang tiba di Ukraina untuk ikut bertempur.

Dalam catat yang dimiliki Rusia, sejak 24 Februari 2022, terdapat sekitar 13.387 tentara bayaran asing yang memasuki Ukraina. Dari jumlah tersebut, 5.962 tentara bayaran asing telah tewas.

Mereka juga menyebut Polandia menjadi penyumbang tentara bayaran paling banyak, sekitar 2.960 orang, dengan 1.497 di antaranya telah tewas.

Tak hanya itu, Rusia juga mencatat ada 10 tentara bayaran dari Indonesia, di mana 4 orang di antaranya telah tewas.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya