Berita

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar/Net

Politik

Tumpulkan Hak Angket Nasdem Dirayu 2 Kursi Menteri

JUMAT, 15 MARET 2024 | 11:20 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Isu jatah kursi menteri disediakan untuk Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dinilai sebagai strategi menghambat hak angket digulirkan kelompok pendukung pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 1, Anies-Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Pengamat politik dari Citra Institute Efriza mengamati, Nasdem sebagai pimpinan Koalisi Perubahan pengusung Anies-Muhaimin, potensi tidak mengikuti jejak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggulirkan hak angket.

Pasalnya, dia melihat sikap Nasdem pada saat Rapat Paripurna DPR RI beberapa waktu lalu tidak ikut menyuarakan hak angket, berbeda ketika wacana ini muncul ke publik pasca pencoblosan pemilihan umum (Pemilu) Serentak 2024.


"Diyakini ini isu untuk menumpulkan hak angket, dan agar Nasdem menerima hasil pilpres," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (15/3).

Menurutnya, Nasdem sejak mengetahui suara pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka melonjak tinggi daripada Anies-Muhaimin, sudah punya niatan untuk merapat ke koalisi pemenang Pilpres 2024.

"Jika dibaca sejak awal, sebenarnya Nasdem telah menerima hasil pilpres. Hanya saja karena Anies capresnya, dan kubu Ganjar ingin memproses hak angket untuk menelusuri kecurangan pemilu, diyakini Nasdem sekadar ikut irama saja, sambil melihat peluang bergabung dengan pemerintahan," tuturnya.

Maka dari itu, Efriza meyakini Nasdem sedang mencari momen yang tepat untuk mendeklarasikan diri mendukung Prabowo-Gibran, apalagi jika sudah keluar penetapan hasil Pilpres 2024 oleh penyelenggara pemilu.

"Nasdem jika dipelajari sejak awal enggan untuk menggelorakan kecurangan pemilu. Jadi terkesan terpaksa, tak enak semata, bukan dari hati dan sikap serius arahan partainya," demikian Efriza.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya